Pantau - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong penguatan akses layanan kesehatan bagi masyarakat di kawasan industri nikel Morowali, Sulawesi Tengah, menyusul tingginya kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang mencapai lebih dari 51.000 kasus sepanjang 2024–2025.
Lonjakan Kasus ISPA dan Wilayah Terdampak
Data tersebut terungkap dalam kajian Komnas HAM berjudul Studi Dampak Industri Nikel terhadap Hak Asasi Manusia yang menyoroti tingginya risiko kesehatan di wilayah industri.
"Angka ISPA itu tinggi, lebih dari 51.000. Itu tidak boleh disepelekan. Kalau terjadi terus-menerus, itu membahayakan masyarakat," ungkap Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Uli Parulian Sihombing di Jakarta.
Ia menjelaskan bahwa wilayah yang paling terdampak adalah Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, akibat tingginya aktivitas smelter nikel di kawasan tersebut.
"Wilayah paling terdampak itu di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, karena di sana banyak smelter, bukan satu dua, tapi banyak," ia mengungkapkan.
Keterbatasan Fasilitas dan Rekomendasi Komnas HAM
Komnas HAM menyoroti keterbatasan fasilitas kesehatan sebagai kendala utama dalam penanganan dampak kesehatan masyarakat di wilayah tersebut.
Fasilitas yang tersedia saat ini dinilai belum memadai karena hanya mencakup puskesmas di tingkat kecamatan dan RSUD di tingkat kabupaten.
"Di sana ada puskesmas di kecamatan, tapi di desa masih kurang. Di kabupaten ada RSUD, tapi problem lain adalah ketersediaan dokter, terutama dokter spesialis paru, itu hampir tidak ada di sana," ujarnya.
Kekurangan tenaga medis, khususnya dokter spesialis paru, menjadi persoalan serius dalam menangani tingginya kasus ISPA di kawasan industri tersebut.
Komnas HAM mendorong pemerintah untuk memperluas layanan kesehatan hingga ke tingkat desa serta menambah tenaga medis, terutama dokter spesialis.
Selain itu, perusahaan industri nikel juga diminta berperan aktif dalam pemulihan kesehatan masyarakat terdampak.
"Kami juga minta klinik perusahaan bisa diakses masyarakat, dan untuk biaya pengobatan direkomendasikan agar tidak berbayar," katanya.
Rekomendasi tersebut disampaikan untuk memastikan pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat tetap terjaga di tengah aktivitas industri berisiko tinggi di kawasan Morowali.
- Penulis :
- Leon Weldrick
