Pantau - Legislator DPRD DKI Jakarta Nabilah Aboebakar Alhabsyi mengkritik penganggaran fasilitas Posyandu dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Jakarta Selatan pada Jumat (10/4).
Soroti Ketidakjelasan Anggaran
Nabilah mempertanyakan kejelasan penganggaran Posyandu di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dinilai belum terintegrasi.
"Saya ingin bertanya, sebenarnya apakah di setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) ada penganggaran khusus untuk fasilitas Posyandu? Karena di lapangan, kebutuhan ini justru saling dilempar antara Dinas Kesehatan, Puskesmas, hingga kecamatan," ungkapnya.
Ia menilai kebutuhan dasar Posyandu sering terabaikan akibat tidak sinkronnya perencanaan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Aspirasi masyarakat yang dihimpun saat reses juga banyak menyoroti minimnya fasilitas Posyandu seperti meja, kursi, alat kesehatan, hingga timbangan balita.
Kondisi tersebut dinilai dapat melemahkan peran Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan ibu dan anak.
"Jangan sampai ibu-ibu kader yang memiliki peran besar dalam menjaga kesehatan masyarakat justru melempem karena tidak didukung fasilitas yang memadai. Ini bisa melemahkan sistem pelayanan dasar kita," ujarnya.
Dorong Integrasi dan Perbaikan Perencanaan
Nabilah berharap Musrenbang menjadi momentum untuk memperbaiki sistem perencanaan dan penganggaran lintas sektor.
Ia menekankan pentingnya integrasi antar dinas agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kekosongan tanggung jawab.
"Ke depan, ini harus menjadi konsen bersama. Integrasi antardinas harus diperkuat agar kebutuhan dasar masyarakat, seperti Posyandu, tidak lagi terabaikan," tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa pembenahan sistem penganggaran dan koordinasi lintas sektor sangat penting untuk memperkuat layanan kesehatan masyarakat.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendorong peran aktif Posyandu dalam penanganan stunting dengan target penurunan pada 2027.
Data Badan Pusat Statistik mencatat terdapat 4.481 Posyandu di seluruh wilayah DKI Jakarta pada 2024.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
