Pantau - Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera menyusun peta jalan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir guna mengatasi persoalan sampah yang kian kompleks di ibu kota.
Permintaan ini disampaikan menyusul insiden longsor di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang pada Maret 2026 yang dinilai menjadi bukti lemahnya sistem pengelolaan sampah.
"Jakarta tidak bisa terus dikelola dengan cara lama. Perlu perubahan paradigma dari sekadar mengejar proyek menjadi penyelamatan lingkungan yang nyata dan terukur," ujar Ketua FAKTA Indonesia Ari Subagio Wibowo.
Dampak Longsor dan Krisis Pengelolaan
Ari menilai longsornya TPST Bantargebang bukan sekadar insiden teknis, melainkan cerminan kegagalan manajemen yang telah berlangsung lama.
"Longsornya TPST Bantargebang adalah alarm keras bahwa sistem pengelolaan sampah kita masih bertumpu pada pola lama yang tidak berkelanjutan," katanya.
Ia menjelaskan dampak pascakejadian tersebut mulai dirasakan warga, mulai dari keterbatasan akses pembuangan hingga meningkatnya potensi pembuangan sampah sembarangan.
Kondisi di lapangan juga diperparah oleh keterbatasan armada pengangkut serta pembatasan ritase yang memicu penumpukan sampah di berbagai titik.
Dorong Evaluasi dan Partisipasi Publik
FAKTA Indonesia mendesak Pemprov DKI untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup serta mengambil langkah konkret dalam mengatasi krisis sampah.
Selain itu, penyusunan roadmap pengelolaan sampah diminta melibatkan partisipasi aktif masyarakat serta menjamin transparansi dan akuntabilitas anggaran.
Ari menilai selama ini orientasi pembangunan masih berfokus pada proyek fisik, bukan solusi ekologis jangka panjang yang mampu mengimbangi peningkatan volume sampah di Jakarta.
Langkah pembenahan menyeluruh dinilai penting agar sistem pengelolaan sampah di ibu kota menjadi lebih berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
- Penulis :
- Aditya Yohan
