Pantau - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengirim sekitar 100 mahasiswa untuk melanjutkan studi ke luar negeri melalui skema Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Jakarta sebagai tahap awal perluasan akses pendidikan tinggi bagi warga ibu kota.
Program ini diumumkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam kegiatan Lebaran Betawi 2026 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 11 April 2026.
Ia menegaskan kuota beasiswa akan diprioritaskan bagi anak-anak Betawi dan warga Jakarta sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah.
"Pada tahap awal, kami akan mengirim kurang lebih 100 mahasiswa. Dari situ saya akan memberikan kuota untuk anak-anak Betawi dan anak Jakarta. Karena bagaimanapun, sebagai ibu kota dan sesuai undang-undang, kita juga harus memberikan kesempatan bagi mereka untuk sekolah di luar negeri," ungkapnya.
Kolaborasi dengan LPDP Pusat
Program ini akan dijalankan melalui kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan LPDP Pusat guna memastikan mekanisme berjalan sesuai regulasi.
Pramono menyebut pihaknya telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan LPDP Pusat untuk merumuskan skema pelaksanaan program tersebut.
"Mengenai LPDP, saya sudah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan LPDP Pusat. Minggu ini juga ada jajaran Balai Kota merumuskan bagaimana LPDP ini bisa dilakukan dan sudah ada jalan keluar," ujarnya.
Ia menekankan bahwa program ini tidak dapat dijalankan secara mandiri oleh Pemprov DKI sehingga kolaborasi dengan pemerintah pusat menjadi kunci utama.
Perluasan Akses Pendidikan hingga S3
Selain pengiriman mahasiswa ke luar negeri, Pemprov DKI juga tengah menyiapkan pembentukan LPDP Jakarta sebagai program beasiswa daerah.
Program ini diharapkan menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi mahasiswa berprestasi dari kalangan Betawi.
Sebelumnya, Pemprov DKI telah memiliki program bantuan pendidikan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang hanya mencakup jenjang sarjana S1.
Kini, cakupan bantuan pendidikan tersebut diperluas hingga jenjang magister S2 dan doktoral S3.
"Baik KJP maupun KJMU sekarang sudah bisa untuk S2 dan S3. Tetapi, untuk ke luar negeri memang harus melalui LPDP yang akan diatur oleh Pemerintah DKI Jakarta bekerja sama dengan LPDP Kementerian Keuangan," jelas Pramono.
Melalui LPDP Jakarta dan kolaborasi dengan LPDP Pusat, pemerintah berharap akses pendidikan global semakin terbuka bagi generasi muda Jakarta sekaligus memperkuat daya saing sumber daya manusia di tingkat internasional.
- Penulis :
- Arian Mesa
