Pantau - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras mendorong percepatan realisasi program bedah rumah dengan target 400 ribu unit pada tahun 2026 guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni.
Percepatan Program dan Target Nasional
Program bedah rumah tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
"Program bedah rumah ini adalah salah satu program kerakyatan yang menunjukkan perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap masyarakat kecil," ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa target 400 ribu rumah mencerminkan arah kebijakan perumahan nasional yang lebih fokus pada peningkatan kualitas hunian yang sudah ditempati.
"Maka yang paling penting adalah bukan hanya sekadar targetnya terpenuhi, tapi bagaimana program bedah rumah ini dapat memperbaiki kualitas hidup rakyat, khususnya yang saat ini tempat tinggalnya belum layak," ujarnya.
Program ini dijalankan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan Peraturan Menteri PKP Nomor 10 Tahun 2025, dengan skema utama melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
"Program ini adalah program yang sangat baik karena bertujuan menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat. Ini bukti keberpihakan Pemerintahan Pak Prabowo terhadap kesejahteraan rakyat," katanya.
Perluasan Wilayah dan Pengawasan Ketat
Pada tahun 2026, program akan diperluas ke seluruh kabupaten/kota di Indonesia, mengingat pada tahun sebelumnya masih terdapat 220 daerah yang belum menerima program.
"Maka gebrakan yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dengan meningkatkan secara signifikan jumlah rumah yang akan direnovasi ini, harus dibarengi dengan implementasi yang baik di lapangan," ujarnya.
Ia meminta pemerintah memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan melalui verifikasi yang akurat, dengan syarat penerima meliputi masyarakat berpenghasilan rendah, rumah tidak layak huni, memiliki tanah sah, dan merupakan satu-satunya rumah.
"Dan apabila di lapangan ditemukan ketidaktepatan penerima manfaat, Kementerian PKP dapat melakukan penyesuaian. Jadi koreksi juga bagi DTSEN dan Pemda apabila ada temuan, ini kan juga sekaligus bentuk kerja sama dan kolaborasi," katanya.
"Harapannya agar masyarakat yang menjadi sasaran dari program bedah rumah namun tidak ikut terdata dengan berbagai alasan, mereka bisa memperoleh haknya karena tujuan dari Pak Prabowo kan itu, meningkatkan taraf hidup rakyat kecil," lanjutnya.
Dampak Ekonomi dan Sosial
Program bedah rumah juga diharapkan mendorong ekonomi daerah melalui penggunaan bahan bangunan lokal dan tenaga kerja setempat sehingga mampu menyerap tenaga kerja dan menggerakkan usaha lokal.
Selain itu, program ini perlu terintegrasi dengan perbaikan lingkungan seperti penyediaan air bersih, sanitasi, dan drainase.
"Program bedah rumah pada prinsipnya sejalan dengan program kerakyatan Pak Prabowo lainnya seperti MBG, yang sasarannya pun sama langsung menyentuh rakyat," ujarnya.
"Dengan tempat tinggal yang layak, maka hidup masyarakat menjadi lebih sehat, anak-anak terbebas dari stunting, dan tentunya ini menjadi upaya Pemerintah mengurangi kemiskinan," katanya.
DPR Kawal Implementasi dan Apresiasi Kinerja
DPR RI menyatakan akan mengawal distribusi program serta menjaga kualitas hasil renovasi agar tepat sasaran dan berdampak nyata.
"Kami memberikan support bagi Kementerian PKP agar dapat melaksanakan program bedah rumah ini secara maksimal sehingga masyarakat benar-benar dapat memperoleh manfaat dari program Pemerintah," ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri PKP Maruarar Sirait atas peningkatan kinerja kementerian.
"Kami melihat ada peningkatan grafik pencapaian dibandingkan sebelumnya. Dan Komisi V DPR berharap agar pencapaian dan kinerja dari Kementerian PKP bisa terus on the track," katanya.
"Pada akhirnya, ukuran keberhasilan program bedah rumah terletak pada seberapa jauh rumah yang diperbaiki benar-benar mengubah kondisi hidup keluarga yang selama ini tinggal dalam keterbatasan," tutupnya.
- Penulis :
- Arian Mesa
