Pantau - Amelia Anggraini menyerukan komunitas internasional untuk menjatuhkan sanksi tegas atas serangan terhadap pasukan perdamaian Indonesia yang tergabung dalam United Nations Interim Force in Lebanon di Lebanon.
Serangan Dinilai Kejahatan Perang
Ia menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional dan tidak boleh dibiarkan tanpa konsekuensi.
Menurutnya, serangan terhadap pasukan perdamaian, termasuk prajurit Tentara Nasional Indonesia yang menjalankan mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah masuk kategori kejahatan perang.
"Penyerangan terhadap pasukan perdamaian yang menjalankan mandat PBB merupakan kejahatan perang. Ini diatur dalam resolusi internasional dan juga dalam Statuta Roma," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 secara eksplisit mengatur perlindungan terhadap pasukan UNIFIL.
Setiap bentuk serangan terhadap pasukan tersebut merupakan pelanggaran serius yang harus ditindaklanjuti secara hukum.
Dorong Investigasi dan Sanksi Tegas
Ia menekankan pentingnya hasil investigasi yang sedang berjalan untuk segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret, termasuk pemberian sanksi kepada pihak yang bertanggung jawab.
"Kita tidak boleh membiarkan pelanggaran hukum humaniter internasional terjadi tanpa ada sanksi tegas. Ini harus dikawal bersama oleh komunitas internasional," katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya soliditas global dalam menegakkan hukum internasional agar tidak terjadi impunitas terhadap pelaku pelanggaran.
"Dorongan dari komunitas internasional sangat penting agar penegakan hukum ini tidak lemah. Jangan sampai ada pembiaran," ujarnya.
Perlindungan Pasukan dan Diplomasi Indonesia
Ia mengingatkan bahwa keberadaan pasukan perdamaian, termasuk TNI, merupakan bagian dari kontribusi Indonesia dalam menjaga stabilitas global.
Oleh karena itu, perlindungan terhadap pasukan perdamaian menjadi tanggung jawab bersama, termasuk oleh PBB sebagai pemberi mandat.
"Pasukan kita menjalankan misi kemanusiaan. Mereka harus mendapatkan perlindungan maksimal, termasuk jaminan keamanan dari PBB," katanya.
Di tengah meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, ia mendorong pemerintah Indonesia untuk terus aktif dalam jalur diplomasi internasional.
Hal ini bertujuan menekan potensi konflik yang lebih luas serta memastikan perlindungan terhadap pasukan Indonesia di lapangan.
"Kita harus terus mendorong deeskalasi dan memastikan bahwa keselamatan prajurit kita menjadi prioritas," ujarnya.
Komisi I DPR RI akan terus mengawal perkembangan situasi dan memastikan pemerintah mengambil langkah diplomasi yang kuat.
Upaya tersebut dilakukan untuk mendorong akuntabilitas atas serangan terhadap pasukan perdamaian Indonesia.
"Kita ingin keadilan ditegakkan. Tidak boleh ada pelanggaran yang dibiarkan tanpa sanksi," katanya.
- Penulis :
- Arian Mesa
