Pantau - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mampu memberdayakan masyarakat hingga ke tingkat akar rumput sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
“Pelaksanaan Program MBG harus kita syukuri terus-menerus mengalami penyempurnaan, mengalami perbaikan, agar mengarah kepada terbangunnya ekosistem ekonomi dan rantai pasok yang benar-benar bisa melahirkan pengusaha baru, UMKM yang tumbuh, serta produksi lokal yang semakin variatif dan produktif,” ujarnya di Jakarta, Kamis (16/4).
Ia menegaskan program tersebut tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi berbasis masyarakat.
SPPG Jadi Ujung Tombak Pemberdayaan
Muhaimin menyebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan program MBG, terutama dalam aspek tata kelola dan pemberdayaan masyarakat.
“Ujung tombak dari upaya membangun ekosistem ekonomi itu adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Karena itu harus strategis mengatur dan mengelola agar SPPG-SPPG kita betul-betul menjadi ujung tombak pemberdayaan masyarakat, utamanya dari segi tata kelolanya,” katanya.
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya mengungkapkan hingga satu tahun pelaksanaan, terdapat 27.066 SPPG yang telah terverifikasi dan lebih dari 25 ribu di antaranya telah beroperasi.
“Berbicara tentang pemberdayaan masyarakat, inilah wujud konkret yang pertama karena 27 ribu SPPG tersebut seluruhnya memberdayakan masyarakat,” ucapnya.
Serap Tenaga Kerja dan Libatkan Kelompok Rentan
Sony menambahkan program MBG telah menyerap sekitar 1,7 juta tenaga kerja dari masyarakat sekitar.
“Dalam melaksanakan MBG, yang berkontribusi adalah masyarakat di sekitar SPPG, diutamakan 30 persen mereka adalah saudara-saudara kita yang ada di dalam kelompok kemiskinan ekstrem (desil 1, desil 2),” ujarnya.
Ia menjelaskan setiap SPPG melibatkan sekitar 47 pekerja dengan prioritas bagi kelompok masyarakat miskin ekstrem.
Selain itu, pemerintah daerah didorong untuk mengembangkan rantai pasok lokal, seperti program desa tematik hidroponik di Kabupaten Bogor guna memastikan ketersediaan bahan pangan tanpa mengganggu pasar tradisional.
- Penulis :
- Aditya Yohan
