Pantau - Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan jajaran direksi BPJS Ketenagakerjaan periode 2026–2031 untuk berhati-hati dalam mengelola dana pekerja sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan prinsip kehati-hatian harus diterapkan melalui mekanisme berlapis serta pelibatan direksi dalam setiap keputusan strategis.
"Kita jaga amanah yang telah diberikan, karena dana yang dikelola merupakan tanggung jawab besar agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat," ujar Setyo.
KPK juga menekankan bahwa nilai-nilai yang selama ini dipegang BPJS Ketenagakerjaan perlu diintegrasikan dengan sistem yang kuat guna memperkecil potensi penyimpangan.
Dengan sistem yang kokoh, potensi penyalahgunaan kewenangan dinilai dapat diminimalkan secara signifikan.
Pembenahan Sistem dan SDM Jadi Sorotan
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyampaikan bahwa pembenahan tidak hanya berfokus pada sistem, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia.
"Pendekatan terhadap peningkatan mutu sumber daya manusia perlu dilakukan secara masif," kata Fitroh.
KPK turut mengingatkan direksi untuk menjadikan berbagai kasus pelanggaran hukum di sejumlah BUMN sebagai pembelajaran penting guna mencegah penyimpangan yang bertentangan dengan prinsip business judgment rule.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat memastikan pengelolaan dana pekerja akan tetap mengacu pada prinsip undang-undang yang berlaku.
Ia menyebut prinsip tersebut mencakup ketahanan dana, likuiditas, serta hasil investasi yang memberikan manfaat optimal bagi peserta.
BPJS Ketenagakerjaan juga akan menindaklanjuti rekomendasi KPK dari hasil kajian pemetaan risiko dalam bentuk langkah strategis ke depan.
"Kami berharap dapat terus bersinergi, dan tentunya kami perlu dikawal, agar kami bisa mewujudkan good corporate governance," ujar Saiful.
- Penulis :
- Shila Glorya
