Pantau - Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyebut sekitar 60 persen masyarakat Denpasar dan Bali secara umum telah melakukan pemilahan sampah dari sumber dalam kunjungan kerja bersama Gubernur Bali I Wayan Koster dan Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara.
Pernyataan tersebut disampaikan saat meninjau sejumlah fasilitas pengolahan sampah di Denpasar yang menunjukkan tren positif dalam pengelolaan sampah berbasis sumber.
Data menunjukkan lebih dari 60 persen masyarakat Bali telah mulai memilah sampah, yang dinilai sebagai kemajuan budaya signifikan dalam menjaga lingkungan.
Hanif mengungkapkan, “Ini adalah manifestasi kerja keras seluruh komponen masyarakat Bali, mulai dari gubernur, wali kota, hingga perangkat desa adat. Membangun kebiasaan memilah sampah bukan hal yang mudah, namun Bali telah menunjukkan kemajuan yang signifikan.”
Penegakan Hukum dan Pengawasan Diperketat
Penanganan sampah di Bali, khususnya wilayah Denpasar dan Badung, kini menjadi fokus pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup bersama pemerintah provinsi.
Kebijakan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mewajibkan gubernur melakukan pengawasan di daerah.
Menteri LH menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan sampah untuk menjaga konsistensi perubahan perilaku masyarakat.
Ia mengatakan, “Tidak adil jika masyarakat yang sudah disiplin tidak dilindungi. Siapa pun yang melanggar harus dikenakan sanksi tipiring, sebagai bentuk keadilan bagi masyarakat yang sudah berjuang.”
Dengan capaian pemilahan mencapai 60 hingga 70 persen, pemerintah daerah didorong untuk menerapkan sanksi ringan bagi pelanggar yang tidak memilah sampah atau membuang sampah sembarangan.
Optimalisasi Fasilitas dan Target Pengolahan Sampah
Operasional TPST Kesiman Kertalangu telah berjalan optimal sejak 2021 dengan kapasitas 60 hingga 80 ton per hari dan ditargetkan meningkat hingga 200 ton per hari pada Juni.
TPA Suwung juga menunjukkan penurunan beban sampah dengan kapasitas penanganan mendekati 200 ton per hari.
TPST Tahura turut berkontribusi sekitar 100 ton per hari sehingga total penanganan melalui TPST di Bali diproyeksikan mencapai 500 ton per hari.
Pemerintah menegaskan praktik open dumping di seluruh TPA di Bali harus dihentikan paling lambat Agustus mendatang.
Jika praktik tersebut masih diterapkan, pemerintah pusat akan mengambil langkah hukum tegas terhadap pengelola TPA.
TPA Suwung direncanakan dikembangkan menjadi fasilitas pengolahan sampah berbasis energi atau waste to energy.
Hanif menyampaikan, “Ke depan, hanya sampah non-organik tertentu yang boleh masuk ke Suwung. Ini penting untuk mendukung operasional waste to energy dalam beberapa tahun ke depan.”
Ia juga menegaskan optimisme bahwa Bali mampu melakukan perubahan budaya pengelolaan sampah secara menyeluruh.
Menurutnya, “Negara maju tidak hanya ditandai dengan gedung tinggi, tetapi bagaimana mengelola sampah dengan baik. Kebersihan adalah cerminan budaya yang sesungguhnya.”
Penguatan pengelolaan sampah berbasis sumber terus didorong karena pemilahan sampah merupakan kewajiban setiap individu sesuai undang-undang.
Pemerintah kabupaten dan kota bertugas mengoordinasikan pengelolaan sampah, sementara gubernur berperan dalam pengawasan.
Kementerian menetapkan tiga tujuan utama pengelolaan sampah yaitu menjadikan sampah sebagai sumber daya, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan menjaga kesehatan masyarakat.
Rangkaian kunjungan Menteri Lingkungan Hidup juga mencakup TPA Suwung, TPST Tahura 1 dan 2, serta TPS3R Sesetan di Denpasar.
- Penulis :
- Arian Mesa
