Pantau - Ketua Umum Gerakan Wanita Sejahtera (GWS), Giwo Rubianto, menegaskan institusi pendidikan harus menghadirkan ruang digital yang aman dan bebas dari perundungan serta pelecehan seksual, Minggu (19/4/2026).
Ia menyatakan, "Institusi pendidikan seharusnya menjadi preseden utama bagi ruang aman yang bebas dari segala bentuk eksploitasi. Sangat ironis dan memprihatinkan apabila marwah dunia pendidikan justru tercemar oleh praktik kekerasan seksual,".
Menurutnya, lingkungan akademik harus memenuhi standar etika tertinggi dan menjadi wilayah yang steril dari tindakan amoral seperti kekerasan seksual.
GWS menilai pelecehan dan kekerasan seksual merupakan pelanggaran fundamental yang tidak dapat ditoleransi, termasuk penyalahgunaan platform digital yang disebut sebagai bentuk degradasi moral serius.
GWS mendesak pengelola perguruan tinggi dan aparat penegak hukum untuk mengusut kasus secara transparan tanpa memandang latar belakang pelaku.
Giwo juga menekankan pentingnya implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di perguruan tinggi.
Aturan tersebut mewajibkan perguruan tinggi menindak segala bentuk kekerasan seksual, termasuk yang terjadi di ruang digital, serta memberikan pendampingan dan pemulihan bagi korban.
Satuan Tugas PPKS disebut memiliki kewenangan untuk merekomendasikan sanksi berat terhadap pelaku.
Ia menambahkan, "Kita tidak boleh membiarkan digitalisasi disalahgunakan untuk hal-hal negatif, apalagi kekerasan di dalam dunia kampus. Pendidikan karakter dan pengawasan terhadap ekosistem digital di lingkungan pendidikan harus diperketat agar kejadian serupa tidak terulang kembali,".
Giwo Rubianto yang juga menjabat sebagai Presiden BPW Indonesia menegaskan komitmen organisasi dalam mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang aman dan berintegritas.
- Penulis :
- Gerry Eka
