Pantau - Badan Gizi Nasional (BGN) menggandeng empat kementerian/lembaga untuk memvalidasi data penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar lebih tepat sasaran di daerah rawan pangan di Indonesia.
Kolaborasi Lintas Kementerian
BGN bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, Kemendukbangga/BKKBN, Kementerian Agama, dan Kemendikdasmen yang dinilai memiliki data lapangan lebih akurat untuk mendukung distribusi MBG.
“Dari Kemenkes kami mendapatkan informasi, data bahwa apabila akan difokuskan kepada daerah rawan pangan, ternyata ada 81 kabupaten/kota yang sudah ditetapkan sebagai wilayah rawan pangan,” ungkap Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya di Jakarta, Kamis.
Ia menyebut pemerintah juga memetakan wilayah berdasarkan kategori lain, yakni 273 kabupaten/kota dengan penduduk miskin dan 304 kabupaten/kota dengan prevalensi stunting tinggi.
Fokus pada Kelompok Rentan
Sony menegaskan data gabungan tersebut akan digunakan untuk memastikan penyaluran MBG benar-benar menyasar kelompok prioritas, termasuk anak-anak pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan sesuai arahan Presiden.
"Data-data ini kami gunakan agar distribusi MBG betul-betul terarah kepada kelompok-kelompok ini yang total seluruhnya ada 405. Kami akan petakan betul dan informasikan kepada seluruh pelaksana di lapangan," ujarnya.
Ia menambahkan penyaluran MBG di 405 kabupaten/kota akan diprioritaskan pada wilayah rawan pangan, penduduk miskin, serta daerah dengan angka stunting tinggi.
BGN bersama kementerian terkait juga memperkuat kapasitas pengelola data di daerah untuk meningkatkan akurasi dan efektivitas program.
- Penulis :
- Aditya Yohan
