Pantau - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN melibatkan perguruan tinggi dalam penyusunan peta jalan pembangunan kependudukan melalui pembentukan konsorsium nasional.
Langkah ini ditandai dengan peluncuran Konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK) bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di Badung, Bali, Kamis.
Kolaborasi Kampus dan Pemerintah
Sekretaris Kemendukbangga/BKKBN Budi Setiyono mengajak perguruan tinggi untuk terlibat aktif dalam percepatan pembangunan kependudukan.
Ia mengatakan, "Kami mengajak perguruan tinggi bersama-sama membuat rencana aksi yang mempercepat implementasi terhadap capaian pembangunan kependudukan."
Sebanyak 14 universitas terlibat dalam kepengurusan awal konsorsium dengan peran strategis dalam pendampingan daerah.
Perguruan tinggi nantinya bertugas membantu penyusunan hingga implementasi dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK).
Budi menambahkan, "Nanti juga melakukan evaluasi terhadap capaian-capaiannya bersama dengan Kemendikti Saintek, tapi di kesempatan kali ini konsorsium membicarakan isu-isu aktual yang berkaitan dengan kependudukan, kesehatan reproduksi, dan keluarga berencana atau pembangunan keluarga."
Target dan Tantangan Pembangunan
Kemendukbangga telah menyusun kerangka besar menuju Indonesia Maju 2045 dengan 30 indikator yang mencakup kualitas, kuantitas, dan distribusi penduduk.
Pemerintah juga mendorong integrasi career development center dengan kebutuhan industri agar lulusan perguruan tinggi sesuai dengan pasar kerja.
Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek Badri Munir Sukoco menyatakan pentingnya penyesuaian sistem pendidikan tinggi.
Ia mengungkapkan, "Agar apa yang kita hasilkan nanti dengan pendidikan tinggi relevan dengan kebutuhan industri dan juga bisa menopang untuk mencapai Indonesia Maju 2045, karena saat ini arsitektur pendidikan tinggi Indonesia ini terlalu banyak over-supply di beberapa program studi."
Ia menambahkan, "Yang miss match ini kami saat ini juga melakukan kajian, tapi nantinya juga membutuhkan bantuan PTPK, karena kalau memang saat ini bonus demografi digaungkan di mana-mana, tapi kalau pendidikan tinggi yang diharapkan bisa mengantar untuk kita menjadi negara maju itu tidak kita sesuaikan dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi masa depan, tentunya akan tidak match."
Pemerintah berharap kolaborasi ini mampu memperkuat perencanaan kependudukan dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
- Penulis :
- Aditya Yohan
