Pantau - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp253,6 miliar untuk menggratiskan biaya pendidikan di 103 sekolah swasta sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
Kebijakan ini disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung guna memastikan anak-anak Jakarta tetap mendapatkan pendidikan yang layak, khususnya bagi keluarga kurang mampu.
Pramono mengatakan, "Jakarta secara sungguh-sungguh mulai mengalokasikan anggaran untuk sekolah swasta gratis".
Program ini mengacu pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 312 Tahun 2025.
Rincian Program dan Sasaran
Sebanyak 40 sekolah swasta sebagai penerima lanjutan mendapatkan pendanaan selama 12 bulan dari Januari hingga Desember 2026.
Sementara itu, 63 sekolah swasta sebagai penerima baru memperoleh pendanaan selama enam bulan dari Juli hingga Desember 2026.
Program ini mencakup berbagai jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, SMK hingga SLB di lima wilayah kota administrasi Jakarta.
Pramono menyatakan, "Semoga apa yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dapat memutus rantai ketidakberuntungan dalam keluarga kurang mampu".
Dukungan Pendidikan Lainnya
Selain program sekolah gratis, Pemprov DKI Jakarta juga melanjutkan bantuan pendidikan lain seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
Program pemutihan ijazah juga tetap dijalankan sebagai bagian dari dukungan pendidikan.
Pramono menyampaikan harapan, "Kami berharap berbagai kebijakan ini menjadi pijakan awal lahirnya generasi Jakarta yang lebih maju melalui akses pendidikan yang inklusif, tuntas, dan berkualitas".
Secara keseluruhan, kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan pemerataan pendidikan serta menciptakan generasi yang lebih unggul di Jakarta.
- Penulis :
- Gerry Eka
