Pantau.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyerahkan kasus dugaan korupsi distribusi pupuk kepada aparat penegak hukum.
"Ya memang itu kita serahkan ke KPK saja, karena memang juga pupuk itu sebenarnya ketinggian dibandingkan luas sawah yang ada," ujar JK saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (28/3/2019).
Baca juga: Terkait OTT Suap Pupuk, KPK Kembali Amankan Seorang Anggota DPR
Menurut JK, subsidi yang diberikan bagi pupuk berjumlah sekitar Rp30 triliun pertahun. Selain itu, menurut JK, untuk membuat lahan sawah produktif cukup diberikan 250 kilogram per hektare-nya.
"Kita pakai 400 (kilogram). Apa benar dipakai 400, jadi pertanyaannya," ungkapnya.
JK menilai perlu penghitungan ulang jumlah pupuk yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas sawah. Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, 27 Maret 2019 mengamankan tujuh orang, terdiri atas unsur direksi BUMN terkait pupuk, pihak swasta, dan seorang
pengemudi.
Baca juga: Kadernya Terjaring OTT KPK, Ini Kata Partai Golkar
Selain itu pada Kamis dini hari, KPK juga mengamankan seorang anggota DPR RI diduga terkait kasus itu. Operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta diduga terkait distribusi pupuk. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan ada dugaan penyerahan uang yang diindikasikan terkait distribusi pupuk yang menggunakan kapal laut.
- Penulis :
- Sigit Rilo Pambudi
