Pendiri Demokrat Kembali Desak KLB untuk Lengserkan SBY

Pantau.com - Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat mengeluarkan pernyataan sikap untuk mendesak Partai Demokrat menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) untuk melengserkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari ketua umum partai.

"Sebagai pendiri Partai Demokrat pada hari ini akan menyampaikan sikap pendiri deklarator dan senior Partai Demokrat untuk melaksanakan kongres dipercepat atau kongres luar biasa Partai Demokrat," kata Hengky Luntungan salah satu pendiri dan deklarator PD saat konferensi pers di Kawasan Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (2/7/2019).

Sejumlah alasan dibeberkan para perwakilan pendiri dan deklarator Demokrat yang di antaranya diwakili oleh Hengky Luntungan, Sahat Saragih, dan Subur Sembiring. Alasan pertama menurut Hengky yakni pihaknya menilai SBY gagal membawa kemajuan partai selama memimpin dua periode.

"Kedua, hasil kerja pada periode pertama gagal dari 20,40 persen menjadi 10,19 persen atau suara hilang lebih dari 50 persen," katanya.

Baca juga: Demokrat Masih Galau, Gabung Jokowi atau Jadi Jadi Oposisi

Kemudian Hengky melanjutkan, yang ketiga menurutnya hasil kerja SBY pada periode kedua gagal memenuhi target. PD hanya mendapat perolehan suara 7,7 persen dari sebelumnya 10,19 persen. 

"Keempat Bapak SBY, telah menjalankan manajemen Partai Demokrat dengan melanggar beberapa kriteria yang disebut Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), pada hasil kongres Bali 2013, melanggar AD/ART kongres Surabaya 2010, menjadikan Partai Demokrat menjadi partai dinasti," tuturnya.

Selain itu, SBY juga dianggap tidak menjalankan norma-norma kepemimpinan partai sebagaimana mestinya. Menurut Hengky, SBY telah menyampingkan para pendiri dan deklarator partai.

"Juga (kepada) seluruh kader Partai Demokrat atas berdirinya Partai Demokrat. Sehingga Bapak SBY mencoba menjadikan Partai Demokrat menjadi partai tokoh. Dan dirinya menjadi tokoh Partai Demokrat sebagai pemilik Partai Demokrat," terangnya.

Baca juga: Sekjen Demokrat: Koalisi Indonesia Adil Makmur Sudah Berakhir

Kemudian yang terakhir, SBY juga dinilai telah menjalankan sistem dinasti di dalam tubuh partai dan sering melakukan manajemen konflik di antara internal Partai Demokrat atau menyingkirkan pejuang Partai Demokrat yang telah berjasa pada saat berdirinya partai.

Untuk itu ia dan pihaknya meminta kongres segera dilakukan selambat-lambatnya pada bulan September 2019 mendatang.

"Sikap pendiri dan deklarator senior Partai Demokrat pertama SBY bukanlah pendiri Partai Demokrat apalagi memilikinya. Ini perlu dijelaskan," tandasnya.