Pantau.com - Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengaku pihaknya tidak akan mempermasalahkan jika nantinya Gerindra, PAN, dan Demokrat memilih bergabung ke pemerintahan.
Hanya saja, PPP menurut Arsul memberikan peringatan kepada ketiga partai tersebut agar nantinya kalau sudah bergabung tidak berperilaku layaknya sebagai oposisi.
Baca Juga: Mardani: Setelah Tanggal 20-21 Oktober Akan Banyak Oposisi Bermunculan
"Kenapa harus dipermasalahkan, PPP itu cuma memberikan underline saja bahwa kalau masuk ke dalam pemerintahan jangan berperilaku sebagai oposisi, itu aja. Jangan kursinya mau, yang gak enak enggak mau, seolah-olah bukan bagian dari koalisi, itu aja," kata Arsul di Jakarta, Kamis (17/10/2019).
Sementara di sisi lain, ketika disinggung dengan bergabungnya semua parpol ke dalam koalisi pemerintahan dan hanya menyisakan satu parpol akan terjadi defisit demokrasi, Arsul menjawab hal itu tidak akan terjadi.
"Itu kan baru spekulasi apakah akan seperti itu, kan belum bisa juga kemudian kita tentukan. Hal yang belum terjadi kan belum bisa kita komentari," tuturnya.
"Memang ada saya baca lah beberapa media asing yang kemudian mengatakan bahwa kalau itu terjadi akan terjadi defisit demokrasi di negara kita. Tapi itu kan apa kata orang asing. Media kita sendiri rasanya tidak seperti itu," sambungnya.
Menurutnya, semua keputusan untuk membangun koalisi dengan skala besar atau kecil dalam pemerintahan, itu semua hak prerogratif presiden.
"Kalo hak prerogratif sistem ketatanegaraan kita ada ditangan presiden masa partai politik mempermasalahkannya. tidak seperti itu. Tugas partai politik itu kan sebetulnya selesai ketika melakukan pengusungan, selebihnya itu yang sifatnya hal-hal politis saja," tandasnya.
Baca Juga: Jokowi Belum Undang PKS ke Istana, Begini Jawaban HNW
Sebelumnya diberitakan, Presiden RI Joko Widodo tampaknya membuka ruang untuk kubu oposisi bergabung dalam kabinet. Apalagi Presiden pada pekan lalu bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 Oktober 2019 dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada 11 Oktober 2019. Selain itu juga Jokowi mengundang Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ke Istana.
Dari partai yang sebelumnya bergabung dalam Koalisi Indonesia Adil dan Makmur untuk mengusung pasangan Prabowo-Sandi di Pilpres 2019 hanya PKS lah yang belum mendapatkan undangan Jokowi ke Istana.
- Penulis :
- Bagaskara Isdiansyah
