Pantau.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) siap bahu-membahu dengan berbagai instansi lainnya guna mengatasi agar penyebaran COVID-19 tidak semakin meluas.
"Sejak awal saya telah mengeluarkan perintah untuk segera mem-back-up tugas Menteri Kesehatan (dalam rangka mengatasi Virus Corona)," kata Menteri Edhy seusai acara sidang terbuka program doktoral di Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat, Rabu (11/3/2020).
Edhy Prabowo juga menyoroti adanya kecemasan terkait dengan potensi terhambatnya investasi global yang masuk ke Indonesia. Hal tersebut karena semakin melebarnya COVID-19 ke berbagai negara juga berdampak kepada aktivitas perekonomian global.
Baca juga: Menteri Edhy: Komunikasi Persuasif Lebih Efektif Atasi Faktor Politik Uang
Selain itu pihaknya juga telah merancang proses perizinan hingga sesederhana mungkin. Namun, lanjutnya, hal tersebut juga diharapkan tidak mengurangi kualitas apalagi membiarkan sumber daya ditangkap asing.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan dampak COVID-19 telah membuat investasi dari China tertunda karena ada investor yang kesulitan untuk melanjutkan.
"Kalau investasi tetap jalan, tetapi tertunda karena banyak orang, terutama dari Tiongkok, yang tidak bisa datang. Yang sudah ada di sini sedikit ada penyesuaian schedule (jadwal)," katanya.
Luhut mengaku belum bisa memprediksi potensi kerugian dari tertundanya investasi asal China. Namun, investasi asal negara lain seperti Amerika Serikat disebutnya masih berjalan lancar. "Kami belum bisa (prediksi nilainya). Kami berharap tidak terlalu banyak, mungkin beberapa ratus juta dolar karena ada proyek-proyek yang sekarang 5 miliar dolar AS, misalnya di Indonesia timur. Kami harap bisa kami percepat lagi prosesnya," katanya.
Baca juga: Hari Ini, Menteri Edhy Prabowo Ikuti Sidang Terbuka Doktor di Unpad
Terkait tertundanya investasi China, Luhut juga bercerita soal investasi perusahaan tambang Vale yang 1,5 tahun terus berkutat dengan masalah izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Perusahaan itu berinvestasi dalam rantai pasok litium baterai.
Namun, setelah masalah perizinan rampung dan bersiap untuk melakukan konstruksi, muncul masalah COVID-19, yang menyebabkan pegawai China tertunda datang ke Indonesia dan melanjutnya realisasi investasi.
"Penundaan yang makin lama datang dari Tiongkok ini berdampak kepada jalannya investasi di kita. Sekarang ini ada on going investasi di Sulawesi sekira 5 miliar dolar AS. Kalau tertunda dua bulan akan kehilangan kira-kira 500 juta dolar AS. Dampak ini besar ke ekonomi Indonesia. Kita exercise (lihat) apakah pegawai Tiongkok yang level manajer yang dibolehkan datang setelah karantina. Karena dari WHO tidak ada larangan orang Tiongkok datang kecuali dari Wuhan. Malaysia juga berlakukan hal semacam ini," terangnya.
- Penulis :
- Widji Ananta
