Pantau.com - Wakil Ketua DPR-RI Fahri Hamzah menyebut langkah Kementerian Agama (Kemenag) membuat daftar 200 penceramah atau mubalig sebagai upaya untuk mengontrol imajinasi publik
"Kalau sekedar ngomong (rekomendasi mubalig) sih oke, cuma ini kan dia bikin rekomendasi kan, ini kan kayak dia mau mengontrol imajinasi publik," ujar Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/5/2018).
Baca juga: Pesan Menteri Agama untuk Wanita Bercadar Pasca Aksi Teror
Menurut Fahri, langkah Kemenag dianggap tak pantas dan menyalahi aturan atau kewenangan yang ada. Menurut Fahri hal itu bisa memicu pro kontra.
"Dia daftar 200 mubalig yang lain gimana, berantem lah nanti itu, lepas aja itu bukan urusan pemerintah, itu urusannya asosiasi mubalig, MUI, kelompok akademik, itu urusannya di situ," katanya.
Fahri menambahkan, seharusnya pemerintah mampu menjadi mediator antar berbagai kubu yang berbeda pendapat.
"Jadi tugas negara itu, memfasilitasi perbedaan pendapat, termasuk perbedaan pendapat di antara mubakih, penceramah, biarin aja itu beda pendapat, tapi jangan pemerintah kemudian mengatur ini yang bagus ini yang enggak bagus, ini yang boleh ini yang enggak boleh," katanya.
Baca juga: Aksi Terorisme Identik dengan Simbol Agama, Ini Kata Mantan Teroris
"Pemerintah itu tidur aja enggak terlalu banyak urusan, atur ini perdebatan publik, perbedaan pendapat itu difasilitasi, sebab selalu begitu, ada pro ada kontra," katanya.
Bahkan, Fahri juga mengendus adanya nuansa otoriter dalam pengaturan yang dilakukan Kemenag, dimana ia mengkhawatirkan itu akan terjadi terhadap berbagai aspek, termasuk media.
"Nanti kalau mubalig begitu, nanti pers juga dia bikin list sama dia, ini pers yang boleh dibaca dan ini enggak boleh dibaca, yang pro pemerintah dia tulis boleh dibaca semua, yang enggak pro pemerintah enggak boleh dibaca," katanya.
"Ini kan otak apa kayak begini, ini otak otoriter, 20 tahun lalu boleh begitu, sekarang enggak boleh lagi begitu," ujarnya.
- Penulis :
- Adryan N
