Pantau - Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menegaskan bahwa partainya tidak akan ikut campur dalam proses penyusunan calon kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
PDIP berkomitmen untuk menjaga etika politik, di mana penyusunan kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden.
"Kami tidak boleh cawe-cawe di situ. Bagaimana caranya, tidak boleh lah. Etika harus dibangun oleh kami," kata Said di Kompleks Parlemen, Senin (20/5/2024).
Saat ditanya mengenai sikap partainya ke depan, Said tidak memberikan jawaban tegas. Namun, ia menekankan bahwa komunikasi antara elite partai terus berlangsung.
"Kalau soal PDIP ditunggu atau tidak ditunggu kan komunikasi tetap berjalan. Tidak mungkinlah Republik sebesar ini tidak ada komunikasi antar berbagai pihak," ujarnya.
Ia mengemukakan, keputusan partai untuk berada di dalam atau di luar pemerintahan sepenuhnya merupakan hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Said juga menyatakan, hal ini tidak akan dibahas dalam Rakernas partai yang akan digelar akhir pekan ini.
"Rakernas tidak dalam forum dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Karena itu sudah disepakati itu adalah prerogatif Ibu Ketum (Megawati)," katanya.
Pada Pilpres 2024 lalu, PDIP mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, namun pasangan nomor urut 3 tersebut kalah dari Prabowo-Gibran.
Prabowo-Gibran didukung oleh koalisi besar yang terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, Partai Gelora, Partai Prima, Partai Garuda, hingga PSI.
Meskipun demikian, Prabowo langsung merangkul dua partai yang menjadi lawannya, yakni NasDem dan PKB, yang sebelumnya bersama PKS mengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
- Penulis :
- Aditya Andreas
