Pantau - Anggota Komisi IX DPR, Rahmad Handoyo, menyarankan agar kebijakan cuti bersama dievaluasi kembali jika terbukti menggerus produktivitas industri atau perusahaan.
Menurutnya, Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) perlu berdialog dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk asosiasi pengusaha dan pekerja, untuk mencapai solusi yang menguntungkan semua pihak.
"Pemerintah juga harus mendengar bahwa evaluasi diperlukan, terutama jika ada keluhan dari sektor industri yang merasa tertekan karena penurunan produktivitas," ujar Handoyo saat dihubungi, Rabu (22/5/2024).
Handoyo mengakui, kebijakan cuti bersama yang panjang memiliki dampak berbeda pada setiap sektor industri.
Ia memberikan contoh, sektor pariwisata diuntungkan dengan cuti bersama yang panjang. Sementara sektor lain, seperti manufaktur, pendidikan, kesejahteraan, dan kesehatan justru merasa tertekan.
"Perlu ada dialog bersama, diskusi panjang mengenai kebijakan ini. Semua pihak, termasuk masyarakat yang mendapatkan manfaat dan industri yang terdampak, perlu berdiskusi. Jangan langsung menjustifikasi bahwa cuti bersama mengurangi produktivitas," jelasnya.
Handoyo menambahkan, pemerintah sebenarnya sudah memberikan solusi dengan menyatakan bahwa cuti bersama bukanlah kewajiban bagi dunia usaha.
Maka dari itu, menurutnya, dunia usaha dapat menyesuaikan kebijakan cuti bersama dengan tetap memperhatikan produktivitas.
"Jika jalan tengahnya adalah cuti bersama bukan keharusan atau kewajiban, maka seharusnya ada titik temu," pungkasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
