Pantau - Anggota Fraksi PKS DPR RI, Suryadi Jaya Purnama, mendesak agar pengelolaan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dilakukan dengan transparan.
Hal ini untuk menjawab keraguan masyarakat terkait kebijakan pemotongan gaji 3 persen untuk program Tapera.
"Fraksi PKS mendesak agar pemilihan manajer investasi pada BP Tapera yang diberi tugas untuk mengelola dan mengembangkan dana Tapera ini harus transparan dan akuntabel, serta diawasi secara ketat," kata Suryadi dalam keterangan pers, Selasa (28/5/2024).
Suryadi menegaskan pentingnya transparansi dan pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan dana, seperti yang terjadi pada kasus Jiwasraya dan Asabri.
"Tidak dimasukkan dalam proyek-proyek yang berisiko tinggi seperti proyek IKN atau jangan sampai dialokasikan ke program pemerintah lainnya," tambahnya.
Fraksi PKS memberikan beberapa catatan mengenai kewajiban iuran Tapera 3 persen dari pendapatan.
Suryadi mengusulkan agar kelas menengah menjadi prioritas dalam mendapatkan bantuan pembelian properti untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
"Penghasilan mereka juga masih pas-pasan untuk membeli hunian nonsubsidi sehingga akan semakin terbebani jika harus mencicil rumah sendiri, tapi juga masih harus menyisihkan uang untuk Tapera,” jelasnya.
Selain itu, Suryadi menyoroti perlunya pengaturan yang bijaksana untuk pekerja mandiri dengan pendapatan tidak tetap oleh BP Tapera agar tidak memberatkan mereka.
Ia juga menekankan pentingnya penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Berdasarkan Kepmen PUPR No. 242/KPTS/M/2020, batas maksimal penghasilan MBR untuk KPR Sejahtera, KPR SSB, dan SSM adalah Rp8 juta per bulan.
“Hal ini perlu dikaji lebih dalam apakah batasan ini perlu ditingkatkan mengingat saat ini masih banyak rumah bersubsidi yang terbengkalai karena tidak diserap oleh masyarakat,” pungkasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
