Pantau - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengusulkan pemisahan Kementerian Agama dengan Kementerian Haji.
Usulan ini juga didukung oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi, yang menyatakan bahwa pemisahan ini merupakan kebijakan politik yang tepat.
"Dalam konteks hari ini, dualisme pengelolaan terjadi antara Kementerian Agama dan Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH). Kebijakan pelaksanaan ibadah haji menjadi ranah Kementerian Agama, sementara pengelolaan keuangan haji berada di BPKH," kata Kahfi kepada wartawan, Rabu (5/6/2024).
Kahfi menegaskan, pengelolaan ibadah haji seharusnya menjadi kebijakan politik yang langsung di bawah Presiden.
"Selama ini, haji hanya menjadi satu Direktorat dari sebuah kementerian," tambahnya.
Kahfi juga menekankan perlunya kajian komprehensif untuk usulan ini. Ia berharap ada kebijakan langsung dari Presiden terkait pemisahan ini.
"Usulan pemisahan ini harus dikaji secara komprehensif dalam berbagai aspeknya. Hal yang paling mudah adalah mengubah lembaga dalam bentuk Badan Pengelolaan Keuangan Haji menjadi sebuah Kementerian Haji," katanya.
Sebelumnya, Said Abdullah merespons pernyataan Menko PMK, Muhadjir Effendy, terkait Rumah Sakit Haji Indonesia di Arab Saudi.
Said menyinggung idealnya Kementerian Agama dipisahkan dengan Kementerian Haji dalam rapat dengan Kemenko Polhukam, Kemenko PMK, dan Kemenko Marves di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6).
"Kami sebenarnya di Komisi VIII dulu, tahun 2004 dan 2009, sudah mengusulkan Rumah Sakit Haji di Saudi Arabia dan sekaligus membangun maktab di Saudi," ujar Said.
Said menilai, pemisahan Kementerian Agama dengan Kementerian Haji akan lebih efektif, meskipun ia menyadari keterbatasan wewenangnya.
"Memang idealnya Kementerian Agama itu sendiri, Kementerian Haji sendiri, tapi karena saya bukan pemenang, saya tidak berani menyampaikan hal itu," ucapnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
