PDIP Kritik Kebijakan Kontroversial pada Masa Transisi Pemerintahan Jokowi ke Prabowo

Pantau - Politisi PDIP, Andreas Hugo Pareira, mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah yang kontroversial dan membebani rakyat pada masa transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo ke pemerintahan presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Andreas menyebutkan beberapa kebijakan pemerintah yang menjadi sorotan, seperti kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) dan program tabungan perumahan rakyat (Tapera). 

Selain itu, ia juga menyoroti produk legislasi kontroversial seperti revisi UU TNI/Polri, revisi UU Kementerian Negara, revisi UU Mahkamah Konstitusi (MK), revisi UU Penyiaran, serta putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengubah penghitungan batas usia calon kepala daerah.

"Kebijakan-kebijakan yang tidak seharusnya ini berlangsung dalam masa transisi, yang sebenarnya tidak sangat urgent diputuskan pada masa transisi, sehingga menimbulkan pertanyaan, ada apa dengan pemerintahan ini?" ujar Andreas, Kamis (6/6/2024).

Ia mengungkapkan kekhawatirannya bahwa kebijakan-kebijakan tersebut dapat menjadi 'bom waktu' bagi pemerintahan mendatang. 

Menurut Andreas, seharusnya pemerintah saat ini fokus pada dua hal menjelang akhir masa jabatan, yakni menyelesaikan program pemerintahan yang berjalan dan mempersiapkan transisi pemerintahan berikutnya secara baik agar dapat berjalan lancar.

"Namun nampaknya ini tidak terjadi saat ini. Pemerintahan ini malah membuat banyak kebijakan-kebijakan kontroversial yang justru bisa menyulitkan pemerintahan yang akan datang," tambah Andreas.

Andreas mencontohkan, dua kebijakan terbaru pemerintah terkait UKT dan Tapera, yang telah menimbulkan reaksi kontra dari masyarakat. 

Ia berpendapat, kebijakan-kebijakan tersebut langsung menyentuh rakyat, sehingga wajar jika memicu reaksi negatif.

"Di samping itu masih ada beberapa kebijakan legislasi yang kontroversial seperti revisi UU Kementerian Negara, revisi UU MK menyangkut usia hakim MK, revisi UU Penyiaran, revisi UU TNI dan Polri, juga keputusan MA soal batas usia 30 tahun bagi calon pada saat dilantik yang juga sangat kontroversial," ungkap Andreas.

Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin resmi berakhir pada pertengahan Oktober mendatang, menandai awal dari pemerintahan baru di bawah Prabowo Subianto.