Pantau - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan keprihatinan mendalam atas kasus meninggalnya Afif Maulana (13) di Padang, Sumatera Barat.
Remaja tersebut ditemukan tewas mengapung di sungai setelah diduga dikejar polisi saat membubarkan tawuran remaja.
Komisioner KPAI, Dian Sasmita, mendesak pihak kepolisian untuk mengungkap kasus ini secara transparan dan menghukum pelaku sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak.
"Berdasarkan informasi yang kami terima, KPAI berharap kepolisian dapat segera mengungkap kasus meninggalnya AM dengan terang benderang dan transparan. Menghukum pelaku seberat-beratnya berdasarkan UU Perlindungan Anak," kata Dian dalam pernyataan tertulis, Minggu (23/6).
Dian menambahkan bahwa KPAI saat ini berkoordinasi dengan LBH Padang dan pihak lain untuk mengawasi proses penyelidikan.
"KPAI akan melakukan pengawasan terhadap kasus ini hingga tuntas dan memastikan keluarga korban mendapatkan keadilan," ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya penggunaan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dalam menangani anak yang diduga melakukan pelanggaran hukum, bukan dengan tindakan sewenang-wenang.
"Anak yang diduga melakukan pelanggaran hukum seharusnya diproses sesuai kaidah SPPA. Tidak diperkenankan melakukan kesewenang-wenangan dan penggunaan kekuatan berlebihan," tegas Dian.
Dian menegaskan bahwa SPPA telah berlaku sejak 2012, dan jika benar AM meninggal akibat kekerasan oleh oknum polisi, maka Polri perlu segera berbenah untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM dalam penanganan anak.
"Jika terbukti AM meninggal karena kekerasan oleh oknum kepolisian, Polri harus segera berbenah untuk memastikan tidak ada lagi kasus serupa di masa depan," tambah Dian.
Afif Maulana ditemukan tewas mengapung di aliran sungai di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang, pada Minggu (9/6).
Sebelumnya, ia diduga dikejar oleh personel Sabhara Polda Sumbar yang sedang membubarkan aksi tawuran remaja.
Polisi mengamankan 18 remaja beserta senjata tajam yang digunakan dalam tawuran. Namun, kematian Afif dipertanyakan pihak keluarga, yang menduga adanya tindakan kekerasan oleh personel polisi.
- Penulis :
- Aditya Andreas
