Pantau - Anggota Komisi V DPR RI, Sadarestuwati mengungkapkan kekecewaannya terhadap sejumlah pejabat kementerian yang dinilai menyepelekan kerja-kerja wakil rakyat di daerah.
Para pejabat ini dianggap memberikan stigma negatif seolah-olah anggota DPR hanya mengejar proyek di daerah pemilihan (dapil).
Ia menjelaskan, cemoohan dari masyarakat terhadap anggota DPR seringkali muncul akibat buruknya kinerja balai atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) kementerian di daerah, khususnya yang berada di bawah Direktorat Perhubungan Darat.
“Baru kali ini saya mendengar ada kepala balai bilang bahwa tidak perlu mengenal dan dekat dengan DPR. Bahkan sampai hari ini saya pun tidak mengenal kepala balai di dapil saya,” katanya di Jakarta.
Ia juga menyoroti bahwa kepala balai daerah tidak akan mampu menangani semua persoalan di daerah sendirian.
Sementara, masyarakat lebih sering mengadukan masalah pelayanan publik yang buruk kepada para anggota dewan.
“Di Jawa Timur kami mendapat pengaduan yang luar biasa banyak. Jadi jangan pernah berpikir bahwa dekat dengan DPR itu akan ada kepentingan dengan proyek,” tegasnya.
Ia menegaskan, koordinasi dengan pejabat atau kepala balai/UPT di daerah adalah untuk bersama-sama membangun daerah, agar program-program yang dijalankan pemerintah benar-benar bisa dirasakan masyarakat.
“Tapi yang terjadi, justru sebaliknya. Kok seakan-akan, kalau ada masalah, (baru) DPR-nya diikutsertakan. Sebagaimana yang terjadi, tidak tahu apa-apa, diikut-ikutkan. Tetapi, pejabatnya merasa tidak perlu mengenal dengan DPR,” sesalnya.
Ia berharap agar program-program pemerintah di daerah melibatkan para wakil rakyat di masing-masing dapil, karena dewan memiliki tanggung jawab melalui fungsi kontrol dan pengawasan.
“Jangan seperti kami ini menjadi orang buta yang tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa yang direncanakan oleh kementerian di daerah kami. Padahal kami selalu dituduh bahwa kamilah yang mengajukan proyek-proyek itu,” tegasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
