Pantau - Anggota Komisi I DPR RI, Syarief Hasan menyatakan, ide TNI diperbolehkan berbisnis bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit.
Menurutnya, hal ini berkaitan dengan pemenuhan anggaran untuk Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan kesejahteraan prajurit.
"Itu menurut hemat kami ada kaitannya dengan pemenuhan anggaran untuk Kemenhan. Ada kaitannya dengan kesejahteraan prajurit," kata Syarief, Rabu (24/7/2024).
Syarief berasumsi, jika TNI berbisnis, hal itu bisa memenuhi kebutuhan dasar para prajurit dan meningkatkan motivasi mereka untuk berprestasi, sehingga akan memperkuat ketahanan nasional.
"Memenuhi kebutuhan motivasi mereka untuk berprestasi. Itu akan semakin meningkatkan ketahanan kita. TNI berbisnis untuk kesejahteraan prajurit," ujar Wakil Ketua MPR tersebut.
Ia juga menyoroti bahwa anggaran Kemenhan RI sangat minim, hanya berkisar antara Rp127 sampai 139 triliun dari tahun 2020 hingga 2024.
"Untuk itu, Komisi I mendukung agar anggaran Kemenhan betul-betul dinaikkan," kata Syarief.
Di sisi lain, Ketua Centra Initiative, Al Araf menyatakan, untuk menaikkan anggaran pertahanan tidak perlu sampai merevisi Undang-Undang TNI. Menurutnya, peningkatan anggaran pertahanan tergantung pada langkah pemerintah dan DPR.
"Kalau untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit, juga tidak perlu merevisi UU TNI. Karena di dalam UU TNI, dijelaskan secara eksplisit bahwa negara bertanggung jawab memenuhi kesejahteraan prajurit. Itu ada pasalnya," kata Al Araf.
Al Araf menambahkan, masalah utama adalah bagaimana mengimplementasikan kenaikan kesejahteraan prajurit.
Ia mengkritik kegagalan negara dalam menyejahterakan prajurit yang kemudian dibebankan kepada prajurit TNI untuk berbisnis.
“Negara gagal untuk menyejahterakan prajurit, lalu dibebankan ke prajurit TNI untuk berbisnis. Kasihan dong TNI, sudah kerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, terus disuruh berbisnis,” kritiknya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
