Pantau - Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) mengumumkan bahwa 84 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terancam ditutup akibat tidak lolos akreditasi.
Menyikapi hal ini, Komisi X DPR RI menekankan pentingnya memastikan kelanjutan pendidikan bagi mahasiswa yang terdampak.
Wakil Ketua Komisi X, Dede Yusuf, menyampaikan kekhawatiran terkait masa depan pendidikan para mahasiswa tersebut.
"Concern kami di pendidikan mahasiswanya. Jangan sampai penutupan kampus mengakibatkan mahasiswa tidak bisa melanjutkan pendidikan," ujar Dede dalam pernyataan tertulis, Senin (12/8/2024).
Menurut BAN-PT, penutupan PTS ini tidak hanya mengindikasikan masalah dalam manajemen dan kualitas pengajaran, tetapi juga mencerminkan kelemahan mendasar dalam sistem pendidikan tinggi.
Dede menilai, pencabutan izin terhadap 84 PTS tersebut menunjukkan kegagalan institusi-institusi tersebut dalam memenuhi standar akreditasi yang telah ditetapkan.
Sebagai langkah mitigasi, Dede meminta pihak kampus, dan stakeholder terkait untuk membantu memindahkan para mahasiswa ke PTS lain yang telah terakreditasi.
"Ini harus dipikirkan. Mahasiswa bisa disalurkan ke perguruan tinggi lain yang sudah terakreditasi," kata politisi dari Fraksi Partai Demokrat tersebut.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya hak pendidikan bagi seluruh warga Indonesia. Ia mengimbau masyarakat untuk memperhatikan akreditasi perguruan tinggi sebelum memilih tempat studi, terutama perguruan tinggi swasta.
"Konsen kami adalah memastikan tidak ada mahasiswa yang kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan. Maka penting bagi masyarakat untuk memeriksa akreditasi perguruan tinggi yang akan dipilih," jelasnya.
Dede menambahkan, puluhan perguruan tinggi yang terancam ditutup tersebut tersebar di beberapa provinsi, termasuk Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Sumatera, dengan jumlah terbanyak berada di Jawa Barat.
Lebih lanjut, Dede mengingatkan semua perguruan tinggi untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, baik dalam hal sumber daya manusia (SDM) maupun sarana dan prasarana pendidikan.
"Semua perguruan tinggi harus memenuhi standar akreditasi, termasuk memiliki lahan yang memadai, kehadiran guru besar, serta jumlah dosen yang cukup," paparnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
- Editor :
- Ahmad Munjin
