Sidang Tahunan MPR/DPR, Prabowo Dipastikan Hadir

Pantau - Sekjen DPR RI, Indra Iskandar mengonfirmasi bahwa Prabowo Subianto akan menghadiri Sidang Tahunan MPR yang digelar di Gedung Parlemen pada Jumat (16/8/2024). 

Kehadiran Prabowo, menurut Indra, bukan sebagai Presiden Terpilih, melainkan dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan dan Ketua Umum Partai Gerindra.

"Karena keterbatasan tempat, Presiden Terpilih dan Wakil Presiden Terpilih tidak diundang. Pak Prabowo hadir sebagai Menteri Pertahanan dan juga sebagai Ketua Umum Partai," jelas Indra di Gedung Nusantara II, Jakarta Pusat.

Indra menjelaskan, keterbatasan tempat ini disebabkan oleh perubahan posisi tempat duduk dalam ruang sidang tahun ini. 

"Biasanya jajaran menteri kabinet berada di panggung utama, tetapi sekarang mereka akan ditempatkan di blok B, yang sebelumnya ditempati oleh para duta besar. Duta besar akan dipindahkan ke blok E bersama anggota DPR dan DPD di bagian belakang," tambahnya.

Sidang tahunan ini juga akan dihadiri oleh tamu undangan dari kalangan duta besar serta beberapa pejabat kementerian dan lembaga. 

Hingga pukul 07.39 WIB, suasana di lingkungan Gedung Parlemen masih belum terlihat kehadiran pejabat dari eksekutif.

Sebanyak 2.022 tamu undangan dijadwalkan hadir pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2024 yang dimulai pada pukul 09.30 WIB di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. 

"Akan dihadiri sekitar 2.022 undangan, terdiri dari 1.222 undangan di dalam Gedung Nusantara dan 800 tamu undangan di area Plaza Gedung Nusantara IV," ujar Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, pada Kamis (15/8/2024).

Bambang menjelaskan, format Sidang Tahunan MPR RI tahun ini tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya. 

Di antara para undangan, akan hadir Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Presiden Terpilih Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Selain itu, mantan presiden dan wakil presiden, mantan ketua MPR/DPR/DPD RI, pimpinan lembaga negara, seluruh anggota MPR RI, menteri Kabinet Indonesia Maju, pejabat setingkat menteri, serta pimpinan lembaga non-kementerian, badan-badan, dan Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI juga diundang.