KIM Makin Gemuk, Jadi Tantangan bagi Prabowo-Gibran

Pantau - Bergabungnya Partai NasDem, Perindo, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ke dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) menambah tantangan bagi Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. 

Menurut Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, koalisi yang semakin gemuk ini akan menguji kemampuan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka dalam mengelola pemerintahan yang efektif.

Nasdem, Perindo, dan PPP secara resmi menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran pada Kamis (15/8/2024) malam.

Hal ini terjadi usai ketiga pimpinan partai tersebut bertemu dengan Prabowo di kediamannya di Kertanegara, Jakarta. 

Sebelumnya, KIM telah dihuni oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Dengan tambahan dukungan dari NasDem, Agung memperkirakan bahwa Prabowo dan Gibran kini menguasai sekitar 60 persen parlemen. Namun, hal ini juga berarti pembagian kekuasaan akan menjadi lebih kompleks. 

“Secara politik, ini akan menguji seni berpolitik Prabowo dan Gibran dalam mengelola koalisi gemuk, karena otomatis akan mengurangi jatah distribusi sumber daya yang sebelumnya hanya mengalir ke KIM tanpa tambahan partai baru,” ujar Agung, Sabtu (17/8/2024).

Agung menambahkan, masuknya partai-partai baru ke KIM bisa mengakibatkan pengurangan jatah menteri bagi anggota koalisi lama. 

“Pengurangan jatah menteri dan distribusi lainnya dapat memicu ketegangan di antara partai-partai dalam KIM Plus,” kata Agung.

Selain itu, Agung juga menyoroti potensi pengaruh koalisi gemuk ini terhadap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, khususnya dalam pembagian kekuasaan di daerah-daerah strategis seperti Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Jawa Timur. 

“Pembagian kekuasaan di tingkat daerah sudah mulai terlihat, dan ini akan menjadi bagian dari tantangan yang dihadapi oleh Prabowo-Gibran dalam mengelola KIM Plus,” tambahnya.

Agung juga menekankan bahwa dukungan partai-partai politik terhadap Prabowo-Gibran mungkin didorong oleh keinginan untuk menjaga keamanan politik mereka. 

“Di level sekuritas, dukungan ini mungkin bertujuan untuk memastikan posisi mereka aman, agar tidak ada gangguan terhadap kepemimpinan partai di tengah jalan,” tutupnya.