Pantau - Polemik terkait penyelenggaraan ibadah haji 2024 terus berlanjut. Pansus Haji DPR RI mengungkapkan sejumlah masalah, terutama terkait anggaran besar yang dialokasikan.
Pansus menyoroti, anggaran sebesar lebih dari Rp8 triliun tidak diimbangi dengan pelayanan yang memadai, dan menuduh Kementerian Agama (Kemenag) lebih berfokus pada keuntungan finansial.
"Setiap tahun masalah terus muncul, dan penyelenggara tampak lebih berorientasi pada keuntungan, bukan pelayanan kepada jemaah," ungkap Anggota Pansus Haji DPR RI, Marwan Jafar, dalam keterangannya pada Senin (16/9/2024).
Menanggapi tuduhan ini, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menegaskan kesiapan pihaknya untuk membuktikan dugaan pelanggaran.
Ia menyatakan dukungan untuk keterbukaan penuh terhadap penyelidikan, bahkan jika dirinya sendiri terbukti terlibat.
"Kalau ada staf atau perangkat ASN di Kemenag yang terlibat, kita akan tindak bersama-sama. Bahkan kalau saya sendiri yang terlibat," ujar Yaqut di Gedung DPR RI pada Rabu (11/9/2024).
Yaqut juga menekankan, transparansi dalam penanganan isu ini, dengan menyatakan bahwa Kemenag akan menjelaskan semua persoalan kepada Pansus dan masyarakat secara terbuka.
"Kami ingin menjelaskan seterang-terangnya, bukan hanya kepada Pansus, tetapi kepada seluruh masyarakat, terkait apa yang sebenarnya terjadi dalam proses perhajian," jelasnya.
Terbaru, masalah katering jemaah menjadi sorotan. Beberapa anggota Pansus Haji DPR melakukan kunjungan ke Arab Saudi pada 11-15 November 2024 untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut.
Marwan melaporkan, katering yang disediakan bagi jemaah tidak sesuai dengan perjanjian. Banyak jemaah menerima makanan cepat saji, yang dinilai tidak cocok dan berdampak pada kenyamanan ibadah.
"Banyak katering yang tidak menyajikan menu Nusantara, sehingga jemaah kesulitan menjalankan ibadah dengan khusyuk. Katering malah menyajikan makanan cepat saji, yang jelas tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama," terang Marwan.
Selain itu, Marwan mencurigai adanya praktik tak transparan antara pihak katering dan Kemenag, yang menyebabkan kerugian bagi jemaah.
Ia mengungkapkan, dapur katering tidak sesuai standar. Sehingga, ia menduga adanya konflik kepentingan yang merugikan jemaah.
"Selain itu, perusahaan yang ditunjuk Kemenag juga sangat tertutup, dapurnya tidak terstandar. Patut diduga ada patgulipat ini menguntungkan pejabat di Kemenag dan merugikan jemaah," kata Marwan.
- Penulis :
- Aditya Andreas
