Pantau - Komisi I DPR RI akan memanggil Menko Polhukam Hadi Tjahjanto serta Menkominfo Budi Arie Setiadi, Senin (23/9/2024).
Pemanggilan ini dilakukan untuk mengklarifikasi kebocoran data yang melibatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta enam juta warga Indonesia.
Kasus kebocoran data ini menjadi perhatian setelah sejumlah data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik menteri serta jutaan warga terungkap.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari menyatakan, pertemuan tersebut akan berfokus pada masalah kebocoran data yang terus terjadi.
"Agenda tunggal rapat adalah membahas kebocoran data," kata Kharis saat ditemui di Jakarta, Minggu (22/9/2024).
Ia juga menekankan, pentingnya evaluasi pemerintah dalam mengatasi masalah ini agar tidak selalu kembali terulang.
"Kami ingin mengetahui evaluasi pemerintah sejauh ini. Fakta bahwa kebocoran kembali terjadi menandakan masalah ini belum tuntas," ujarnya.
Kebocoran data NPWP mencuat setelah pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, mengunggah tangkapan layar dari situs Breach Forums.
Dalam unggahan tersebut, akun bernama Bjorka diduga menjual enam juta data NPWP, termasuk NIK, alamat, nomor telepon, dan email, dengan harga sekitar Rp150 juta pada 18 September 2024.
Data yang bocor mencakup informasi sensitif milik beberapa pejabat negara, termasuk Presiden Jokowi, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
Kasus ini mendorong Presiden Jokowi untuk memerintahkan Kominfo serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bertindak cepat guna mengatasi kebocoran data yang terus berulang.
- Penulis :
- Aditya Andreas
