Pantau - Wacana penambahan jumlah komisi di DPR RI mendapat kritik tajam karena dinilai akan menyebabkan anggaran membengkak.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menyoroti dampak finansial dan efisiensi yang mungkin terjadi jika rencana ini terealisasi.
"Penambahan komisi jelas akan berdampak pada peningkatan anggaran DPR, meskipun tidak ada jaminan hal ini akan secara otomatis meningkatkan kinerja parlemen," ujar Lucius pada Rabu (25/9/2024).
Selain masalah anggaran, Lucius juga mengingatkan bahwa penambahan komisi justru bisa menghambat efektivitas kerja DPR.
Menurutnya, semakin banyak komisi akan memperbesar beban koordinasi, yang pada akhirnya berpotensi menurunkan efisiensi dan efektivitas kerja parlemen.
"Hal ini bisa memunculkan ketidakefisienan dan ketidakefektifan dalam menjalankan tugas-tugas parlemen," jelasnya.
Lucius memahami bahwa wacana penambahan komisi muncul sebagai respons atas kemungkinan bertambahnya jumlah kementerian dan lembaga di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.
Namun, ia menegaskan bahwa penambahan komisi hanya diperlukan jika jumlah kementerian yang ditambah signifikan.
"Kalau penambahannya hanya satu atau dua kementerian, semangat menambah komisi di DPR seharusnya tidak perlu dilakukan," tutupnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
