Pantau - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menguji kewajaran laporan keuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dan Kementerian Perindustrian dalam rangka pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Tahun 2025.
Pernyataan tersebut disampaikan Anggota II BPK Daniel Lumban Tobing dalam entry meeting pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Tahun 2025 yang digelar secara terpisah di Jakarta pada Senin.
Daniel menegaskan bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan merupakan perwujudan peran dan tanggung jawab BPK dalam mendorong transparansi serta akuntabilitas keuangan negara.
Empat Aspek Penilaian Opini
Dalam memberikan opini atas laporan keuangan, BPK mempertimbangkan empat aspek utama yang menjadi dasar penilaian.
Aspek pertama adalah kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Aspek kedua adalah kecukupan penyajian dan pengungkapan informasi keuangan sesuai dengan SAP.
Aspek ketiga adalah kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Aspek keempat adalah efektivitas Sistem Pengendalian Intern.
Tahapan dan Ruang Lingkup Pemeriksaan
Pemeriksaan atas laporan keuangan meliputi neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan.
BPK juga melakukan pemeriksaan atas laporan kinerja kementerian atau lembaga sebagai suplemen laporan keuangan.
Pemeriksaan laporan kinerja tersebut menjadi bagian dari penilaian terhadap kecukupan pengungkapan atas laporan keuangan.
Jangka waktu pemeriksaan mengacu pada jadwal pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).
Tahapan pemeriksaan meliputi penyampaian laporan keuangan unaudited, pelaksanaan pembahasan tripartit, pembahasan konsep temuan hasil pemeriksaan, hingga penyampaian laporan keuangan audited yang disertai surat representasi.
Kementerian turut menyampaikan rencana aksi atas rekomendasi hasil pemeriksaan sebagai bagian dari tindak lanjut.
Dalam kedua kesempatan tersebut, Daniel mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin serta komitmen kementerian dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
BPK berharap adanya dukungan penuh dari seluruh jajaran kementerian terutama dalam pemenuhan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan agar pemeriksaan berjalan efektif dan tepat waktu.
"Kami mengharapkan pemeriksaan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk peningkatan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara guna mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.", ungkap Daniel.
- Penulis :
- Leon Weldrick
