Pantau - Komisi V DPR RI mengungkapkan, pemerintah memerlukan anggaran sebesar Rp750 triliun per tahun untuk merealisasikan program pembangunan 3 juta rumah per tahun yang diusung Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus mengatakan, hal ini mengacu pada data program bantuan likuiditas dan subsidi perumahan di era Presiden Joko Widodo, yang menghabiskan Rp119 triliun untuk 2,17 juta rumah dalam lima tahun.
“Kalau 3 juta rumah, kita memerlukan dana Rp750 triliun per tahun,” ujar Lasarus dalam Rapat Kerja dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).
Meski menyebut angka tersebut, Lasarus tidak merinci metode perhitungannya, namun ia mempertanyakan kesiapan pemerintah untuk menyediakan anggaran yang diperlukan.
Baca Juga: Netty Aher Apresiasi Putusan MK Terkait UU Ciptaker, Minta Pemerintah Tindak Lanjuti
Setelah rapat, Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, mengakui bahwa anggaran Kementerian Perumahan sebesar Rp5 triliun tidak mencukupi untuk membiayai pembangunan 3 juta rumah per tahun.
Namun, ia juga belum bisa memastikan apakah anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp750 triliun atau ada kemungkinan lebih rendah.
“Nanti hitungannya kita komprehensifkan dan diskusikan. Kalau tidak melakukan efisiensi, gotong royong, dan tidak tepat sasaran, akan sulit tercapai,” ujar Ara.
Ara menyatakan, Kementerian PKP akan menyusun peta jalan (blueprint) terkait rencana tersebut, dan berjanji blueprint akan rampung sebelum 6 Desember 2024, sebelum masa reses DPR RI.
- Penulis :
- Aditya Andreas
