Pantau - Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) berencana melakukan audit dan inventarisasi ulang terhadap Badan Layanan Umum (BLU) Gelora Bung Karno (GBK) dan Kemayoran.
Langkah ini dilakukan karena setoran pendapatan dari kedua BLU tersebut ke negara dinilai masih kurang optimal.
Hal ini diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI, Rabu (13/11/2024).
“Dua BLU ini sedang kami inventarisir untuk meninjau ulang seluruh perjanjian yang ada,” ujar Prasetyo.
Berdasarkan temuan awal, ia mengindikasikan perlunya perbaikan dalam pembagian kontrak kerja antara pengelola BLU dan mitra kerja terkait manfaat ekonomi yang disetorkan kepada negara.
Baca Juga: Komisi X DPR Soroti Anjloknya Prestasi Olahraga Indonesia di Ajang Internasional
Selain itu, Prasetyo menyebutkan bahwa momentum ini bertepatan dengan berakhirnya kontrak pengelolaan BLU GBK dan Kemayoran dengan para mitranya. Kondisi tersebut dianggapnya sebagai peluang untuk melakukan pembenahan lebih lanjut.
“Kebetulan kontrak dua BLU ini sudah habis, sehingga kami berencana menyelesaikan proses evaluasi dan pembaruan dalam waktu cepat, bahkan bulan ini,” tambahnya.
BLU Kemayoran mencakup Pusat Pengelolaan Kompleks Kemayoran (PPKK), termasuk kawasan Hutan Kota Kemayoran, Golf Bandar Kemayoran, Pasar Mobil Kemayoran, serta Masjid Akbar dan Masjid Al-Ihsan Kemayoran.
Kawasan ini memiliki luas 450 hektare, dengan beberapa blok khusus untuk hunian, perkantoran, niaga, dan ruang hijau.
Sementara itu, BLU GBK mencakup seluruh unit usaha dalam Kompleks Kawasan Gelora Bung Karno, termasuk Stadion Utama hingga Hotel Sultan yang masih dalam sengketa kepemilikan.
- Penulis :
- Aditya Andreas
