Pantau - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa pemberian susu dalam menu Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak diwajibkan setiap hari karena pasokan susu yang belum merata di setiap daerah.
"Paling sedikit itu seminggu sekali, tidak wajib susu itu, bukan menu wajib, karena suplai susu kan belum merata di setiap daerah," kata Hasan Nasbi, Senin (6/1/2024).
Hasan menjelaskan bahwa pemberian susu dilakukan dengan melihat kondisi masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Susu dapat diberikan dalam menu MBG setidaknya sekali dalam seminggu, jika SPPG tidak berada di daerah penghasil susu sapi.
Namun jika SPPG berada di daerah penghasil susu sapi atau berada dekat peternakan sapi, pemberian susu bisa dilakukan dua hingga tiga kali seminggu.
"Saya tanya tadi ke Kepala SPPG, mereka itu sekali seminggu susunya. Dia bilang susu itu per hari Jumat, tapi yang (SPPG) di Cimahi yang kita kunjungi, susunya di hari Senin," kata Hasan.
Baca: Cak Imin Sebut Susu pada Makan Siang Gratis di Depok akan Disediakan Secara Bertahap
Hasan pun menceritakan bahwa salah satu SPPG di Cimahi, Jawa Barat, sudah memberikan susu dalam kemasan botol kaca, sebagai upaya mengelola sampah dan meminimalisasi limbang.
"Di Cimahi itu lebih dari sekali susunya dan dia pakai botol kaca karena di situ ada peternakan atau pabrik susu sapi. Jadi pakai botol kaca agar tidak menimbulkan limbah," kata Hasan.
Selain itu, Hasan menjelaskan jika menu makanan untuk makanan bergizi gratis telah disusun jadwalnya dan akan berbeda setiap harinya.
“Di setiap dapur itu sudah ada jadwal menunya, tetapi itu juga fleksibel bergantung ketersediaan bahan baku di sana. Pemasok-pemasok (bahan baku) nanti warga sekitar,” kata Hasan.
Dia melanjutkan menu-menu yang standar untuk program makan bergizi gratis memang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga makanan yang dinikmati anak-anak, balita, ibu-ibu hamil, dan ibu-ibu menyusui tidak selalu ayam, atau ikan, tetapi bisa juga daging sapi atau telur.
“Tidak monoton terus-menerus seperti itu (menu-nya), dan di daerah yang khusus nanti bisa juga bahan pangannya bukan beras atau nasi,” sambung Hasan.
Baca juga: Istana Sebut Presiden Prabowo Bakal Tinjau Makan Bergizi Gratis Mendadak
Baca juga: Makan Bergizi Gratis di Kediri Gunakan Dana Pribadi Prabowo
Sementara itu, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi menyebut tak ada standar menu untuk makan bergizi gratis (MBG) yang diberikan kepada anak-anak sekolah dan ibu hamil di berbagai daerah Indonesia. Standar yang digunakan untuk makan bergizi gratis ialah standar kandungan gizi, standar higienis, dan standar pengelolaan limbah yang berkelanjutan.
“Tidak ada standar menu. Artinya, (ketentuan) wajib susu itu tidak ada. Wajib daging, itu tidak ada,” kata Dedek.
MBG yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi diberlakukan hari ini di sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi di Indonesia.
Ada sekitar 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang beroperasi untuk menyediakan makanan bergizi buat anak-anak sekolah dan ibu hamil mulai hari pertama ini.
Dapur-dapur MBG itu tersebar di 26 provinsi, yaitu Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Gorontalo.
Kemudian, ada juga dapur-dapur MBG di Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan.
- Penulis :
- Fithrotul Uyun
