Bela Hak Pekerja Mitra PT POS, Kawendra: Kalau Manajemennya Aneh-aneh Kita Sikat Sekalian!

Pantau  – Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian, menyoroti kondisi pekerja mitra PT Pos Indonesia yang dinilai memprihatinkan. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI DPR RI bersama dengan Federasi Serikat Pekerja (ASPEK Indonesia) pada Senin (10/2/25).

Kawendra menyatakan dari laporan yang ia terima banyak dari mitra pekerja PT Pos Indonesia harus bekerja melampaui jam kerja yang seharusnya.

"Kondisinya memprihatinkan sekali, melampaui jam kerja, tidak sesuai aturan yang seharusnya. Seharusnya seminggu itu hanya 40 jam, satu bulan sekitar 160 jam. Tapi nyatanya, mereka bekerja hingga 200 jam, over sekitar 40 jam. Itu tidak jelas," ujar Kawendra, Senin (10/2/25).

Baca: Komisi VI DPR Serukan Pembenahan Manajemen Pos Indonesia

Baca juga: Komisi X DPR Minta Pemerintah Tidak Pangkas Tunjangan Sertifikasi Guru

Lebih lanjut, Kawendra mengungkapkan bahwa jumlah pekerja mitra PT Pos mencapai 17.000 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun, laporan keuangan perusahaan dinilai bertolak belakang dengan kesejahteraan para pekerja.

"Dengan melihat data yang ada, seharusnya PT Pos memberikan hak-haknya kepada pekerja mitra sekalipun," tambahnya.

Selain jam kerja yang berlebihan, berdasarkan laporannya diduga pekerja mitra juga tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Padahal, risiko kecelakaan kerja mereka sangat tinggi karena aktivitas pekerjaan yang dilakukan di jalan.

Baca juga: Anggaran Kementerian PU Dipotong 80 Persen, Komisi V Khawatirkan Keselamatan Pengguna Jalan

Menanggapi persoalan ini, Kawendra menegaskan bahwa Fraksi Gerindra akan terus menyuarakan aspirasi pekerja mitra PT Pos dalam setiap kesempatan yang ada.

"Tentu kami dari Fraksi Gerindra akan menyuarakan ini ketika ada kesempatan nanti berbicara dengan PT Pos. Kalau misalnya manajemennya aneh-aneh, kita sikat sekalian," pungkas Kawendra.

Kawendra juga menambahkan bahwa perjuangannya untuk membela hak pekerja sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia. Menurutnya, tenaga kerja, termasuk pekerja mitra, harus mendapatkan hak-hak yang layak sesuai dengan kontribusi mereka dalam perekonomian nasional.