Pantau - Grup musik legendaris Dewa 19 dijadwalkan tampil dalam acara peluncuran logo baru Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada Jumat (21/2/2025). Kehadiran band yang dipimpin Ahmad Dhani ini menuai kritik karena berlangsung di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri PKP: Dewa 19 Tampil Tanpa Bayaran
Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara menegaskan bahwa kementeriannya tidak menggunakan anggaran negara untuk membayar penampilan Dewa 19. Dia mengatakan, Ahmad Dhani tidak menerima bayaran untuk tampil di acara tersebut.
"Dhani tidak mau dibayar, dia tidak dibayar," ujar Ara usai menghadiri rapat di Kementerian Keuangan pada Kamis (20/2/2025). Ia menambahkan bahwa Dhani beberapa kali tampil tanpa tarif, termasuk dalam acara kementeriannya. Bahkan, sound system yang digunakan dalam konser tersebut berasal dari Dhani sendiri.
Kehadiran Dewa 19 dalam acara Kementerian PKP menuai sorotan warganet setelah diunggah akun @BosPurwa di media sosial X pada Kamis (20/2). Postingan dengan keterangan "Efisiensi? Pentas seni Dewa 19" itu mengundang banyak komentar, mengingat pemerintah tengah melakukan pemangkasan anggaran.
Baca juga: Dhani Ahmad dan Harapannya Memperjuangkan Industri Musik Tanah Air Melalui DPR RI
Kementerian PKP merupakan lembaga baru yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, sektor perumahan berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pembentukan kementerian ini bertujuan untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah per tahun yang dijanjikan saat kampanye Pilpres 2024.
Pada tahun ini, Kementerian PKP mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 3,462 triliun. Jumlah ini mengalami pemangkasan sebesar Rp 1,812 triliun dari alokasi awal Rp 5,274 triliun, sebagai bagian dari kebijakan penghematan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Baca juga: Menteri PKP Tekankan Pengembang Bangun Rumah Subsidi Berkualitas
Kritik terhadap Kinerja Menteri PKP
Sebelum menuai kritik terkait konser Dewa 19, kinerja Menteri PKP telah dipertanyakan. Hingga lebih dari 100 hari kerja, kementerian belum merilis peta jalan (roadmap) program 3 juta rumah.
Ketua Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Ari Tri Priyono, mengungkapkan bahwa tanpa roadmap, pihaknya belum mengetahui rencana pembangunan rumah di berbagai wilayah.
"Program satu juta rumah di kota, satu juta di desa, satu juta di pesisir seperti apa, kami belum tahu," ujar Ari dalam konferensi pers lima asosiasi pengembang di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (18/2).
Baca juga: KPKP Jakarta Sidak Pedagang Ikan Predator di Kramat Jati
Ia menyoroti bahwa masa kerja Kabinet Merah Putih telah melewati 100 hari, periode krusial dalam mengukur kinerja pemerintahan. Menurutnya, implementasi program seharusnya sudah mulai terlihat. "Setahun ada 12 bulan dan ini sudah sepertiga tahun. Kalau setahun 3 juta rumah, mestinya sudah (membangun) satu juta," pungkas dia.
- Penulis :
- Nur Nasya Dalila
