Pantau - Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Kerja (raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dan Dony Oskaria pada Jumat (28/2/2025).
Rapat yang awalnya terbuka untuk umum itu berubah menjadi tertutup sekitar pukul 10.05 WIB.
Agenda rapat membahas permasalahan PT Istaka Karya, eks BUMN yang telah dibubarkan sejak 2023, namun masih memiliki utang kepada para vendor.
Tercatat, 179 vendor yang pernah menggarap proyek perusahaan tersebut masih menunggu pembayaran piutang sebesar Rp 786 miliar.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menyatakan bahwa pihaknya telah mencapai kesepakatan dengan Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN terkait untuk mencari solusi penyelesaian yang adil bagi para vendor.
Baca Juga: Dugaan Korupsi di Patra Niaga, Komisi VI Segera Panggil Kementerian BUMN dan Pertamina
"Kita bersepakat tadi untuk penyelesaiannya. Bagaimana kita mengambil keputusan dengan asas berkeadilan," ujar Andre di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Ia menegaskan, Komisi VI DPR akan memprioritaskan kepentingan para vendor agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan akibat kebangkrutan Istaka Karya.
Ketua Persatuan Rakyat Korban BUMN Istaka Karya (Perkobik), Bambang Susilo, mendesak agar perusahaan segera bertanggung jawab dengan menjual aset yang tersisa melalui kurator.
“Target penyelesaian akan dibahas lebih lanjut pada pertengahan Ramadan, dengan agenda rapat lanjutan yang dijadwalkan pada 17 April 2025 setelah masa reses DPR berakhir,” ungkap Bambang.
- Penulis :
- Aditya Andreas
