Pantau - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mengingatkan Perum Bulog agar tidak salah menafsirkan instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan penyerapan gabah dan beras petani.
Ia menegaskan, arahan Kepala Negara sudah jelas, yakni meningkatkan kesejahteraan petani di Tanah Air.
Pernyataan ini disampaikan Alex menanggapi beredarnya surat Bulog yang melibatkan aparat, dalam hal ini Babinsa, dalam proses penyerapan gabah dan beras dari petani.
Menurutnya, keterlibatan aparat dapat menimbulkan kesan seolah-olah petani dipaksa untuk menjual hasil panennya kepada Bulog, padahal mereka memiliki kebebasan untuk menjual kepada pembeli lain dengan harga yang lebih menguntungkan.
"Arahan Bapak Presiden Prabowo itu jelas, bahwa Bulog harus menyerap gabah kering panen dengan harga Rp6.500 per kilogram atau beras seharga Rp12.000, termasuk pecahan dan kadar airnya," ujar Alex di Jakarta, Kamis (6/3/2025).
Alex mempertanyakan alasan Bulog melibatkan aparat dalam proses ini, mengingat harga pembelian yang telah ditetapkan sudah cukup tinggi.
Baca Juga: Komisi IV Minta Tindak Tegas Permainan Harga Pangan Selama Ramadan
Ia menegaskan, petani tidak memiliki kewajiban untuk menjual hasil panennya ke Bulog jika ada pihak lain yang bersedia membeli dengan harga lebih tinggi.
"Rp6.500 itu adalah harga yang harus dibayarkan Bulog kepada petani. Jadi, untuk apa melibatkan aparat? Kalau ada pembeli lain yang mau membeli dengan harga lebih tinggi, ya silakan saja," tegasnya.
Alex mengapresiasi langkah Bulog yang membentuk tim serap gabah, namun ia menegaskan agar tidak ada unsur pemaksaan terhadap petani.
Ia mengingatkan, Indonesia bukan negara dengan sistem monopoli, sehingga petani berhak menentukan sendiri kepada siapa mereka menjual hasil panennya.
"Kalau harga pasar lebih tinggi, Bulog seharusnya menyesuaikan, bukan malah menekan petani," pungkasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
