Pantau - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menjadi sorotan setelah 11 kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) masuk dalam struktur Kementerian Kehutanan.
Langkah ini menuai kritik karena PSI gagal lolos ke DPR pada Pemilu 2024, sehingga memunculkan dugaan praktik bagi-bagi jabatan.
Isu ini mencuat di media sosial setelah beredar kabar bahwa para kader PSI tersebut ditempatkan dalam Tim FOLU Net Sink 2030, yang bertugas menangani emisi Gas Rumah Kaca (GRK) serta mendukung target net sink karbon 2030.
Sejumlah unggahan viral menyebut bahwa mereka menerima gaji hingga puluhan juta rupiah per bulan.
Akun Twitter @Anak_Ogi mengomentari penempatan kader PSI ini dengan menyebutnya sebagai ‘bancakan’ di Kemenhut.
Baca Juga: Wacana Alih Fungsi Hutan Jadi Lahan Pangan, Komisi IV Semprot Menhut
Menanggapi kritik tersebut, Raja Juli Antoni menegaskan bahwa penunjukan dilakukan berdasarkan kompetensi, bukan kepentingan politik.
"Semua yang ditunjuk memiliki kapasitas dan pengalaman yang dibutuhkan untuk menjalankan program ini. Kami ingin memastikan target FOLU Net Sink 2030 tercapai secara maksimal," ujarnya pada Selasa (5/5/2025).
Meski demikian, kritik terus berdatangan, terutama dari netizen yang mempertanyakan transparansi dan profesionalisme dalam perekrutan tersebut. Sejumlah komentar bernada sinis menyebut keputusan ini sebagai bentuk nepotisme politik.
"Oh ini yang kemarin nyinyir soal acara di Masjid UGM? Menutupi kelakuan sendiri," tulis akun @aisyana****.
"Teruslah menjabat di negeri ini walaupun kalian tak ada fungsinya buat negara," tambah akun @edward****.
"Kok tumben orangnya PSI yang ditunjuk kompeten, kompeten atau kongkalikong…" sindir akun @edy****.
- Penulis :
- Aditya Andreas
