Pantau - Pemerintah Amerika Serikat menghadapi ancaman penutupan (shutdown) secara parsial setelah Senat menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) pendanaan sementara yang sebelumnya telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS.
Penolakan terjadi pada Jumat, 19 September 2025, hanya beberapa hari menjelang tenggat batas pendanaan federal pada 30 September 2025.
RUU yang diajukan oleh Partai Republik dan disahkan DPR bertujuan untuk mempertahankan pendanaan pemerintah hingga akhir November 2025.
Namun, saat diajukan ke Senat, usulan tersebut hanya memperoleh 44 suara mendukung dan 48 suara menolak, jauh dari ambang batas minimal 60 suara untuk lolos.
Kebuntuan Politik Gagalkan Dua Usulan RUU
Alternatif RUU dari Partai Demokrat yang memasukkan ketentuan pendanaan untuk program kesehatan masyarakat juga gagal mendapatkan dukungan yang cukup.
Kebuntuan antara DPR dan Senat memperbesar risiko terjadinya shutdown, yang dapat dimulai segera setelah batas waktu pendanaan federal berakhir pada tengah malam, 30 September 2025.
Jika penutupan pemerintah terjadi, maka berbagai layanan federal akan terganggu atau berhenti beroperasi.
Beberapa dampak yang diperkirakan meliputi tertundanya gaji bagi ratusan ribu pegawai pemerintah, penutupan taman nasional, serta terganggunya proses pengajuan visa.
Meski begitu, program wajib seperti Jaminan Sosial dan Medicare akan tetap berjalan.
Cermin Perpecahan Politik di Washington
Situasi ini menunjukkan semakin dalamnya perpecahan politik di Washington, terutama terkait prioritas anggaran.
Partai Demokrat mengkritik keras RUU dari Partai Republik karena dianggap mengabaikan kebutuhan pendanaan untuk layanan kesehatan publik.
Sementara itu, Partai Republik menilai bahwa RUU sementara yang mereka ajukan penting untuk memberikan waktu lebih bagi proses negosiasi anggaran jangka panjang.
Perdebatan politik yang belum menemukan titik temu ini memperlihatkan tantangan besar dalam menjaga kelangsungan layanan pemerintahan di negara dengan ekonomi terbesar di dunia tersebut.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
