Pantau - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Presiden China Xi Jinping telah menyetujui kesepakatan terkait masa depan operasional TikTok di AS, yang kini akan dikelola oleh konsorsium investor asal Amerika.
TikTok Dikelola Konsorsium AS, Trump dan Xi Sepakat via Telepon
Trump menyampaikan bahwa kesepakatan tersebut merupakan hasil dari pembicaraan telepon antara dirinya dan Presiden Xi Jinping.
"Pembicaraan melalui telepon berlangsung sangat baik, kami akan berbicara lagi, dan saya mengapresiasi persetujuan TikTok," tulis Trump melalui akun Truth Social-nya.
Kesepakatan ini memungkinkan TikTok untuk tetap beroperasi di Amerika Serikat melalui entitas baru bernama TikTok U.S., yang akan dikelola mayoritas oleh investor Amerika.
Mengutip Tech Crunch pada Sabtu, 20 September 2025 waktu setempat, ByteDance selaku induk perusahaan TikTok juga merilis pernyataan resmi terkait kesepakatan tersebut.
"ByteDance akan bekerja sesuai hukum yang berlaku untuk memastikan TikTok tetap tersedia bagi pengguna AS melalui TikTok U.S," ungkap perusahaan tersebut.
ByteDance juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Xi Jinping dan Presiden Donald Trump atas upaya mereka menjaga keberlangsungan TikTok di Amerika Serikat.
Investor AS Pegang 80 Persen Saham, Pemerintah AS Punya Kursi Dewan
The Wall Street Journal melaporkan bahwa konsorsium investor yang akan mengambil alih pengelolaan TikTok U.S. terdiri dari tiga perusahaan besar, yaitu:
- Oracle
- Silver Lake
- Andreessen Horowitz
Ketiganya akan memegang sekitar 80 persen saham TikTok U.S., sementara sisanya tetap dimiliki oleh pemegang saham asal China.
Dewan direksi TikTok U.S. akan didominasi oleh warga negara Amerika Serikat, dan satu kursi khusus akan diberikan untuk perwakilan dari pemerintah AS.
Sampai saat ini, belum ada rincian lebih lanjut mengenai isi lengkap dari kesepakatan tersebut.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya kedua negara untuk mencari solusi atas polemik keamanan data yang sebelumnya membuat TikTok sempat dilarang di AS pada Januari lalu.
Larangan tersebut sempat beberapa kali ditangguhkan karena adanya penolakan dari kalangan pengguna dan kreator konten.
Pada pekan yang sama, Trump sudah memberi isyarat bahwa kesepakatan hampir rampung dan pembeli akan segera diumumkan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
