Pantau - Presiden Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) ke-80, Annalena Baerbock, menyatakan bahwa banyak negara peserta akan mengecam pelanggaran hukum internasional yang terjadi di Jalur Gaza dalam forum yang digelar pekan ini di New York.
Pernyataan ini disampaikan Baerbock dalam wawancara bersama stasiun radio Deutschlandfunk pada Sabtu, 20 September 2025.
Menurutnya, mayoritas negara anggota UNGA menunjukkan sikap tegas terhadap penolakan akses bantuan kemanusiaan dan serangan terhadap sasaran sipil di Gaza.
Tekanan Internasional dan Upaya Diplomatik Jadi Fokus Sidang UNGA
Dalam wawancara tersebut, Baerbock menjelaskan bahwa konferensi khusus mengenai solusi dua negara akan digelar pekan depan di sela-sela Sidang Umum.
Ia menyebutkan bahwa berbagai negara akan menyatakan:
- Penolakan terhadap pelanggaran hukum internasional
- Keberatan atas blokade bantuan kemanusiaan ke Gaza
- Kecaman terhadap serangan terhadap warga sipil
"Situasi ini masih jauh dari selesai, tetapi ada tuntutan hukum dan tekanan internasional untuk memastikan akses bantuan. Penting bagi kita untuk tidak berpaling dari masalah ini dan melanjutkan berbagai upaya," tegas Baerbock.
Ia juga menekankan bahwa peran PBB tetap krusial meskipun terdapat perbedaan sikap antarnegara, termasuk pengakuan terhadap Palestina dan respons terhadap aksi militer Israel.
Solusi Dua Negara Jadi Titik Tengah Sikap Mayoritas Negara
Ketika ditanya mengenai posisi PBB dalam konteks politik global saat ini, Baerbock menjelaskan bahwa sebagian besar negara telah menyusun langkah-langkah penting untuk menyikapi konflik tersebut.
Langkah-langkah tersebut meliputi:
- Gencatan senjata
- Pembebasan semua sandera
- Aliran bantuan kemanusiaan tanpa hambatan
- Pencopotan Hamas dari kepemimpinan di Gaza
- Pengakuan terhadap hak hidup Israel oleh seluruh negara di kawasan
- Pengakuan negara Palestina
Ia menegaskan bahwa hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri telah menjadi isu yang dibahas di PBB sejak awal pendirian lembaga tersebut.
Saat diminta menyampaikan pandangan pribadinya, Baerbock menolak memberikan opini sebagai individu.
Namun, ia mengakui bahwa suara mayoritas negara anggota sejalan dengan pendapatnya saat menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Jerman.
"Solusinya hanya dua negara, dengan Israel dan Palestina hidup dalam keadaan aman," ujarnya.
Sepuluh Negara Lagi Akan Akui Palestina, Tekanan Diplomatik Meningkat
Di tengah meningkatnya tekanan diplomatik, seorang penasihat Presiden Prancis Emmanuel Macron mengungkapkan bahwa sepuluh negara lagi akan mengumumkan pengakuan terhadap Palestina dalam konferensi yang akan digelar di sela-sela Sidang UNGA pada 22 September.
Hingga saat ini, sebanyak 147 negara di dunia telah mengakui Palestina sebagai negara, termasuk Rusia.
Sepuluh negara telah memberikan pengakuan terhadap Palestina sejak tahun 2024, antara lain:
- Irlandia
- Norwegia
- Spanyol
- Armenia
Namun, upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB masih tertahan akibat veto dari Amerika Serikat pada tahun 2024.
Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun dukungan internasional semakin luas, tantangan diplomatik terhadap pengakuan penuh Palestina di forum global masih besar.
- Penulis :
- Aditya Yohan
