Pantau Haji - Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI melakukan pengecekan ke Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Sektor 4 di Syisyah, Mekkah.
Dalam kunjungannya, Timwas mempertanyakan proses seleksi tenaga medis yang dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag), alih-alih Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Anggota Timwas DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, yang memimpin pengecekan di salah satu klinik KKHI di Emaar Al Diyafa Hotels, menyoroti bahwa Kemenag terlibat dalam perekrutan tenaga medis haji.
"Saya mendengar ada petugas kesehatan yang ditangani oleh Kemenag. Saya minta penjelasan dulu, karena teman-teman di sana belum memberikan jawaban," ujar Saleh Daulay.
Saleh mempertanyakan alasan pemerintah memberikan wewenang seleksi tenaga medis kepada Kemenag, mengingat Kemenkes lebih memahami aspek teknis terkait tenaga medis.
"Mengapa ada seleksi di Kemenag tentang petugas kesehatan ini? Bagaimana sistemnya, prosesnya, anggarannya ke mana?" tanyanya.
Selain proses rekrutmen, Saleh juga menyoroti ketidakseimbangan rasio jumlah tenaga medis dengan jumlah jemaah haji yang mencapai 241 ribu.
"Rasio tenaga medis yang dimiliki kantor haji ini belum cukup dibanding dengan jumlah jemaah haji kita," ujarnya.
Ketidakseimbangan ini, menurut Saleh, menyebabkan tenaga medis bekerja melebihi kapasitas.
"Jumlah jemaah kita total 241 ribu orang, jadi tenaga medisnya tidak seimbang. Mereka kadang bekerja berlebihan, hingga tidak memiliki waktu istirahat," tambahnya.
Namun, dari hasil pengecekan, Saleh menilai fasilitas di klinik KKHI sudah cukup memadai, dengan fasilitas bed dan dokter yang sesuai standar.
"Fasilitas di Klinik KKHI sudah cukup memadai," katanya.
Timwas DPR berencana membahas temuan ini dalam rapat internal dan meminta Kemenag untuk menambah kuota tenaga medis.
"Dengan jumlah jemaah sebesar itu, tenaga medis yang sedikit tidak masuk akal. Ini harus menjadi prioritas," tutup Saleh.
- Penulis :
- Aditya Andreas
- Editor :
- Khalied Malvino
