Pantau Haji - Penyelenggaraan Haji tahun 2024 menjadi perhatian serius Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI.
Dari hasil pengawasan langsung di Arab Saudi, Timwas Haji menemukan sejumlah masalah krusial yang membutuhkan perbaikan mendesak.
Ketua Timwas Haji DPR RI, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan adanya revolusi dalam penyelenggaraan haji.
Menurutnya, perbaikan total harus dimulai dari persiapan yang matang tanpa ada ketergesaan dalam pelaksanaannya.
"Kebutuhan jemaah perlu dipersiapkan sejak awal, tidak ada ketergesaan, tidak dadakan. Jadi, kesimpulannya harus ada revolusi penyelenggaraan haji, diniatkan dari awal, perbaikan total," ujarbya, di Jakarta, Kamis (4/7/2024).
Cak Imin menjelaskan, ada sejumlah masalah krusial dalam penyelenggaraan haji 2024, di antaranya layanan dasar yang buruk, mencakup berbagai aspek dari akomodasi hingga makanan yang tidak memadai.
"Bahkan ditemukan fakta bahwa ada tenda yang normalnya hanya mampu menampung 80 jemaah dipaksa menampung 120 jamaah. Ini mengakibatkan banyak jemaah tidak mendapatkan pelayanan yang layak dan bahkan harus terusir," ungkapnya.
Cak Imin juga mengkritik kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang terus meningkat setiap tahun.
Pada tahun 2024, BPIH tercatat mencapai Rp93,4 juta, di mana jemaah harus membayar 60 persen, sementara 40 persen sisanya akan dibebankan dari pengelolaan dana haji.
"Dari jumlah tersebut, jemaah haji diharuskan membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji 60 persen atau sekitar Rp54,05 juta. Sedangkan 40 persen atau Rp37,4 juta sisanya akan dibebankan pembayarannya dari pengelolaan dana haji,” pungkasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
