Pantau - Kedatangan Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI gelombang kedua di Jeddah bukan untuk seremoni. Mereka turun langsung ke lapangan, menginspeksi layanan yang dijanjikan negara kepada jutaan jemaah haji Indonesia.
Dari bandara internasional King Abdul Aziz, langkah para legislator ini segera mengarah ke Makkah. Tujuannya jelas: menelisik kualitas pemondokan, konsumsi, transportasi, hingga akses digital aplikasi Nusuk yang masih menyisakan banyak keluhan.
Anggota Timwas, Ina Ammania, menegaskan pengawasan dimulai sejak titik pertama kedatangan. Fokus mereka mencakup layanan pemondokan, konsumsi, transportasi, hingga sistem perizinan digital Nusuk.
“Tim dua masuk ke Jeddah dulu, karena setelah ke Jeddah baru ke Makkah. Tentunya yang kami sikapi adalah pemondokan. Sesuai nggak? Sesuai dengan yang kita berikan kepada jemaah dan syarikah,” ujar Ina di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Jumat (30/5/2025).
Fokus Pemondokan Jemaah
Perjalanan ke Tanah Suci bukan sekadar rute spiritual, tapi juga soal hak atas kenyamanan. Menurut Ina, pemondokan harus mencerminkan komitmen pemerintah terhadap jemaah.
Ia mengungkapkan, pemeriksaan lapangan menjadi kunci dalam memastikan syarikah menjalankan kontrak sebagaimana mestinya.
“Yang kedua adalah katering. Mereka mendapatkan sesuai nggak dengan apa yang sudah kita bahas di DPR,” beber politisi PDI-Perjuangan itu.
Transportasi & Katering
Sorotan tak berhenti di penginapan. Layanan konsumsi jemaah menjadi perhatian berikutnya, termasuk kepastian menu dan distribusinya. Sementara itu, armada bus shalawat juga masuk daftar cek pengawasan.
Jadwal operasional bus, menurut Ina, seringkali menjadi kendala tersendiri. Apalagi, kebanyakan jemaah Indonesia cenderung mengunjungi Masjidil Haram di luar jam-jam padat.
“Kita juga akan melihat kendaraan untuk Bus Sholawat ini sampai jam berapa nanti selesainya. Karena kebanyakan jemaah Indonesia ini seringnya ke Masjidil Haram,” jelasnya.
Masalah Dokumen Nusuk
Bergeser ke sistem digital, aplikasi dan perizinan Nusuk masih menyimpan sejumlah pekerjaan rumah. Ina menekankan bahwa ketua kloter harus sigap mengatur dokumen ini sejak jemaah tiba di Makkah.
Akses terhadap Nusuk berkaitan langsung dengan kelancaran ibadah, termasuk masuk ke Raudhah hingga mobilitas selama puncak haji.
“Nah yang saya garis bawahi lagi untuk (Penerbitan) Nusuk ini dipermudah. Sehingga jemaah sampai di Makkah itu seyogyanya ketua kloter itu sudah mempersiapkan Nusuk-nya untuk jemaahnya,” tandas Ina.
Data Jemaah Wafat
Namun, di balik pengawasan layanan, kabar duka menyelimuti Tanah Suci. Hingga Jumat (30/5/2025) pukul 02.00 WIB, sebanyak 100 jemaah haji Indonesia dilaporkan wafat.
Berdasarkan data SISKOHAT Kementerian Agama RI, mayoritas dari mereka adalah laki-laki berusia lanjut.
“Dari total 100 jemaah yang wafat, sebanyak 62 persen laki-laki, 38 persen perempuan. Sebanyak 53 persen merupakan lanjut usia,” tertulis dalam laporan SISKOHAT.
Ratusan lainnya masih menjalani perawatan intensif di KKHI dan rumah sakit Arab Saudi, menghadapi dehidrasi, hipertensi, dan infeksi saluran pernapasan.
Masalah teknis penerbitan Nusuk juga dilaporkan terus mengganggu. Timwas mendesak Kementerian Agama RI dan muassasah untuk menuntaskan hal tersebut demi khusyuknya ibadah jemaah.
- Penulis :
- Khalied Malvino
