Pantau - Anggota Timwas Haji DPR RI, Marwan Dasopang, meminta Kementerian Agama (Kemenag) menyusun skenario darurat untuk mengantisipasi gangguan pergerakan jemaah haji saat puncak ibadah. Rapat koordinasi dengan mitra kerja terkait digelar di Makkah pada Senin (2/6/2025).
“Kami belum dengar rencana penanganan darurat jika pergerakan jemaah dari hotel tidak sesuai skenario,” ujar Marwan yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, dikutip Selasa (3/6/2025).
Timwas Haji DPR RI memberi waktu dua hari kepada Kemenag untuk menyampaikan rencana kontinjensi yang komprehensif. Marwan menyoroti pentingnya skema murur dan tanazul untuk mengurai kepadatan jemaah.
“Kami mendukung langkah murur dan tanazul, tapi jika perjalanan tidak sesuai rencana harus ada langkah darurat yang disiapkan,” tegasnya.
Kemenag telah menyiapkan tiga skema pergerakan jemaah saat puncak haji, yakni reguler (taraddudi), murur, dan tanazul. Skema murur diperuntukkan sekitar 60.000 jemaah lansia dan penyandang disabilitas yang melintasi Muzdalifah tanpa turun kendaraan.
Direktur Jenderal PHU Kemenag, Hilman Latief, menyampaikan pihaknya sudah membentuk war room yang melibatkan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) dan penyedia layanan.
“Pengelompokan jemaah berdasarkan syarikah dan markas juga sudah kami lakukan untuk memastikan kelancaran pergerakan,” jelas Hilman.
Marwan menekankan perlunya komunikasi efektif dengan otoritas Saudi agar skema berjalan lancar. Ia juga mengusulkan penempatan satelit kesehatan di pusat Daker untuk pelayanan medis cepat.
“Kami tidak yakin dalam dua hari ini bisa meyakinkan pihak Saudi bahwa pengaturan ketat ini ada kemudahan, maka langkah kedaruratan harus segera disiapkan,” pungkas Marwan.
- Penulis :
- Khalied Malvino
