Pantau - Sejumlah koalisi masyarakat sipil menggelar deklarasi dalam upaya mewujudkan kampanye pemilu yang informatif dan edukatif.
Beberapa koalisi yang tergabung dalam deklarasi tersebut adalah Formappi, Perludem, The Indonesian Institute, Komite Pemilih Indonesia (TePI), dan Cakra Wikara Indonesia (CWI).
Manajer CWI, Yolanda Panjaitan membeberkan, deklarasi ini dilatarbelakangi akibat banyaknya informasi hoaks yang semakin masif di platform media sosial.
Ia menyampaikan, hoaks yang tersebar di media sosial didominasi oleh konten politik. Atas dasar itu, mereka merasa perlu adanya deklarasi untuk mewujudkan kampanye yang edukatif.
"Berbagai informasi itu menunjukkan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang begitu meluas. Hal ini menyebabkan polarisasi, konflik, dan penurunan kepercayaan publik terhadap Pemilu," papar Yolanda di kawasan Menteng, Jakpus, Senin (26/6/2023).
Yolanda mengatakan, dampak buruk penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di ranah politik membuat adanya diskriminasi terhadap suatu kelompok tertentu.
Bahkan, lanjutnya, dampak yang lebih jauh terjadi ancaman verbal dan kekerasan fisik dari penyebaran hoaks dan ujaran kebencian tersebut.
"Regulasi, sumber daya, dan infrastruktur penyelenggara Pemilu masih kurang memadai, sehingga ini membuat penyebaran hoaks dan ujaran kebencian dapat menjadi momok selama masa kampanye," tandasnya.
Beberapa koalisi yang tergabung dalam deklarasi tersebut adalah Formappi, Perludem, The Indonesian Institute, Komite Pemilih Indonesia (TePI), dan Cakra Wikara Indonesia (CWI).
Manajer CWI, Yolanda Panjaitan membeberkan, deklarasi ini dilatarbelakangi akibat banyaknya informasi hoaks yang semakin masif di platform media sosial.
Ia menyampaikan, hoaks yang tersebar di media sosial didominasi oleh konten politik. Atas dasar itu, mereka merasa perlu adanya deklarasi untuk mewujudkan kampanye yang edukatif.
"Berbagai informasi itu menunjukkan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang begitu meluas. Hal ini menyebabkan polarisasi, konflik, dan penurunan kepercayaan publik terhadap Pemilu," papar Yolanda di kawasan Menteng, Jakpus, Senin (26/6/2023).
Yolanda mengatakan, dampak buruk penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di ranah politik membuat adanya diskriminasi terhadap suatu kelompok tertentu.
Bahkan, lanjutnya, dampak yang lebih jauh terjadi ancaman verbal dan kekerasan fisik dari penyebaran hoaks dan ujaran kebencian tersebut.
"Regulasi, sumber daya, dan infrastruktur penyelenggara Pemilu masih kurang memadai, sehingga ini membuat penyebaran hoaks dan ujaran kebencian dapat menjadi momok selama masa kampanye," tandasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
