Pantau - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mendukung Bawaslu RI dan semua pihak untuk memerangi politik uang jelang Pemilu 2024.
Menurutnya, semua stakeholder yang terlibat dalam Pemilu 2024 haruslah berkomitmen untuk memerangi praktik politik uang demi menghadirkan pemilu yang bersih dan transparan.
”Terkait dengan soal potensi kerawanan politik uang, maka penyelenggara Pemilu, yakni KPU, Bawaslu, DKPP, serta partai politik itu harus benar-benar concern untuk mengatasi politik uang,” jelasnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (16/8/2023).
Politisi Fraksi Partai NasDem ini menilai, praktik politik uang dapat mencederai pemilu yang transparan dan dapat merusak demokrasi.
Pasalnya, dengan terjadinya politik uang, maka sistem demokrasi di Indonesia akan terseret pada politik kapitalisme yang bermuara pada pemilik modal semata.
”Politik uang itu kan bagian dari salah satu variabel yang bisa merusak dari demokrasi. Politik uang juga bisa mencederai dalam proses pemilu yang bersih, jujur, transparan, dan akuntabel,” tutupnya.
Sebelumnya, Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menjelaskan berdasarkan pemetaan kerawanan politik uang terdapat di lima provinsi paling rawan.
Untuk itu, ia mendorong komitmen semua pihak untuk dapat memerangi politik uang menjelang Pemilu 2024.
"Pertama adalah Maluku Utara dengan skor 100. Kemudian diikuti empat provinsi di bawahnya, yakni Lampung skor 55,56, Jawa Barat skor 50, Banten skor 44,44, dan Sulawesi Utara dengan skor 38,89," kata Lolly, Selasa (15/8/2023).
- Penulis :
- Aditya Andreas
